Kritik Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Tsamara Amany soal rencana penyusunan peraturan presiden Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) tahun 2020-2044 ‘kurang cerdas’. Dalam satu kesempatan kepada media, Tsamara Amany menyoroti anggarannya yang dinilai kelewat besar.

Tsamara juga meminta Menteri Pertahanan Prabowo Subianto untuk transparan kepada publik terkait Alpalhankam ini.

Statment Tsamara diatas hemat penulis kurang elok. Pasalnya, terkait Alpalhankam ini masih dalam pembahasan. Masih dalam proses rencana, belum pada sampai ketok palu anggaran apalagi pelaksanaan. Yang jelas, inti dari Alpalhankam adalah realisasi grand design pengembangan penguatan sektor pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dan harus diingat, ini anggaran pertahanan. Bukan anggaran sembako atau anggaran sosial. Sifat anggaran ini hemat penulis tentu semi rahasia. Artinya pengawasan terhadap anggaran ini tentu dilakukan pihak-pihak berwenang seperti KPK dan DPR.

Jadi bukan berarti Kemhan merahasiakan, tetapi demi kemaslahatan bangsa karena jika bocor dan gembar-gembor ke publik dikhawatirkan memicu dampak negatif. Karena masalah pertahanan adalah rahasia negara.

Kalaupun nanti terealisasi, pengawasan pastinya akan ketat. Ada banyak lembaga di negara ini yang memang memiliki tugas, pokok, dan fungsi mengawasi anggaran. Selain KPK dan DPR, masih ada PPATK (Pusat Penelusuran Analisis Transaksi Keuangan) serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Jadi anda tak usah khawatir soal transparansi. Sebagai orang awam, kita cukup melakukan monitor, tidak kemudian mencoba ‘menelanjangi’ sejauh mana anggaran Kemhan. Karena apa? karena memang ini adalah rahasia negara. 



Monitor.co.id