Jakarta - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly buka suara terkait tes wawasan kebangsaan (TWK) para pegawai KPK yang sempat ramai dibahas belakangan ini. Yasonna mempersilakan pihak-pihak yang tidak sepakat dengan hasil TWK itu untuk mengajukan ke pengadilan.

Yasonna menjelaskan, TWK sebenarnya sudah ada dalam tes ASN dan dilakukan bagi semua pihak yang hendak menjadi pegawai negeri. Menurutnya, selain TWK, ada tes lain yang harus diikuti.

"Jadi kalau pegawai negeri memang harus ada TWK-nya tapi dalam bentuk tes ASN, dalam kompetensi dasar. Di situ ada intelijen, tes intelijen umum, ada tes wawasan kebangsaan, ada tes karakteristik, ada, Pak," kata Yasonna Laoly saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR, di kompleks DPR/MPR, Rabu (9/6/2021).

Yasonna menyebut tahapan tes tersebut memang dilakukan bagi para CPNS. Namun, terkait PNS peralihan pegawai KPK yang dilakukan BKN, Yasonna menilai itu sudah ada dalam UU.

"Hanya kan mereka baru CPNS. Kalau yang sudah peralihan, kan ini kan yg dilakukan KPK bersama BKN itu kan mandat undang-undang, Pak, mandat undang-undang," jelasnya.

Meski begitu, Yasonna mempersilakan pihak-pihak yang merasa tidak sepakat adanya TWK dalam proses alih status pegawai KPK untuk menguji di persidangan. Menurutnya, tidak perlu ada polemik yang berkepanjangan terkait hal itu.

"Tapi biarlah kalau nggak sepakat uji (TWK), ya uji aja di pengadilan, Pak. Untuk apa berdebatnya panjang-panjang. Kita ini negara hukum, uji di pengadilan saja daripada ribut politiknya capek. Diuji saja di pengadilan ya, itu menurut pikiran saya, Pak, tapi namun demikian terserah saja, yang pasti saya tidak ikut-ikutan karena bukan kewenangan saya," ujarnya.

https://news.detik.com/berita/d-5599...004.1609585657

Pertanyaannya.. Apa novel dkk tidak tahu letak kantor PTUN d jakarta??..