JAKARTA, KOMPAS.com - Keterbukaan investasi Indonesia mendapatkan skor 53,9 berdasarkan Operational Risk Index dari Fitch Solutions Country Risk & Industry Research.

Skor ini disebut mengecewakan dibandingkan para pesaing regional Indonesia lainnya yaitu Malaysia, Thailand, dan Hongkong.

"Kami menyoroti investasi swasta akan terhalang oleh kenyataan bahwa lingkungan birokrasi Indonesia tetap kompleks," tulis Fitch dalam laporannya, Senin (31/05/2021).

Hal ini berdampak pada pembangunan ibu kota negara (IKN) baru di Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

Sebab, Pemerintah Indonesia mengandalkan Public Private Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memindahkan IKN dari Jakarta hingga Kalimantan Timur, setelah rencana awal sempat tertunda akibat merebaknya Pandemi Covid-19 pada Tahun 2020.

Baca juga: Adhi Karya Incar Proyek Infrastruktur Penunjang di IKN Baru

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

IKN baru ini diharapkan dapat dibuka pada Tahun 2024 dan proyek pertama yang tuntas pembangunannya adalah istana negara.

Relokasi ini akan melihat fungsi administratif dari pemerintah bergerak ke Kalimantan, sementara Jakarta akan terus menjadi pusat komersial dan keuangan utama tanah air.

Kalimantan Timur merupakan provinsi terpadat kedua di Kalimantan dan saat ini kondisinya kurang berkembang dari segi infrastruktur, transportasi, dan utilitas dengan populasi 1 juta jiwa.

Untuk mengatasi itu, Pemerintah membutuhkan anggaran sebesar 33 miliar dollar AS atau setara Rp 471 triliun.

Oleh karena itu, Pemerintah berniat untuk menggantikan skema KPBU dengan informasi terakhir menunjukkan bahwa negara Indonesia hanya akan menanggung 10-20 persen dari total biaya pembangunan IKN baru.

"Ini berarti bahwa sektor swasta diharapkan untuk menyerap biaya serta risiko proyek," lanjut Fitch.

Untuk diketahui, ada beberapa proyek bernilai lebih dari 30 juta dollar AS atau setara Rp 428 miliar di IKN baru, salah satunya Pembangkit Listrik Tenaga Batubara Kaltim-3 yang diharapkan pembangunannya selesai tahun 2026.


SUMBER

Hambatan birokrasi