Keputusan pemerintah tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini menuai protes dan polemik. Bahkan, tak sedikit yang curiga hal tersebut disebabkan karena dana haji yang telah disetorkan masyarakat uangnya digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur.

Melalui siaran radio swasta yang disiarkan Sabtu, 5 Juni 2021, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Anggito Abimanyu, mencoba meluruskan kabar yang beredar, termasuk penggunaan tabungan haji yang dicurigai digunakan pemerintah untuk memuluskan berbagai proyek infrastruktur.

"Dana hajinya aman. Alhamdulillah, kami mengelolanya dengan prudent dan profesional. Bisa dilihat di laporan audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) yang juga ada di website kami," ujar mantan Kepala Badan Kebijakan Fiskal itu. "Mohon dicek, apakah ada lokasi untuk infrastruktur? Ya, tidak ada," sambungnya.

Hal lain yang diluruskannya adalah kabar bahwa salah satu alasan pembatalan pemberangkatan jamaah haji asal Indonesia tahun ini karena pihak Indonesia memiliki utang kepada pengelola haji di Arab Saudi. "Dan, apakah ada utang kita kepada pihak ketiga, termasuk Arab Saudi? Ya, tidak ada juga," katanya lagi.

Anggito Abimanyu menyarankan agar pihak-pihak yang tertarik mengetahui informasi mengenai pengelolaan dana atau tabungan haji dapat merujuk pada sumber informasi yang dapat dipercaya.

Antara lain website resmi juga akun-akun media sosial yang mereka miliki. Adapun akun media sosial lain, terutama yang tidak dapat dikenali pengelolanya, sering kali menyebarkan informasi yang tidak bertanggung jawab.

sumber

Apa ini efek dari calon jamaah haji yg tidak diberangkatkan krn covid selama 2 tahun ini