Politikus Fahri Hamzah memberikan tanggapan terkait soal-soal yang diajukan dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada pegawai KPK sebagai syarat alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Diketahui, sejumlah soal dalam TWK KPK mengemuka ke ruang-ruang publik dan menuai polemik.

Satu di antara ratusan soal dan tes wawancara yang bikin heboh adalah soal yang mengharuskan pegawai KPK untuk memilih antara Pancasila dan kitab suci.

Fahri berpandangan, bahwa soal-soal yang diajukan dalam TWK KPK, merupakan serangkaian tes untuk melihat reaksi kejiwaan seseorang yang akan diangkat menjadi penegak hukum.

"Tes-tes seperti itu kan' tes reaksi kejiwaan. Harusnya orang dites itu, kalau dia mau jadi penegak hukum, dia harus dingin. Tidak boleh mudah terprovokasi, tidak boleh goncang oleh tekanan oleh karena satu soal seperti itu saja," kata Fahri saat berbincang dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network Febby Mahendra Putra, Kamis (3/6/2021).

Fahri tak memungkiri pertanyaan dalam TWK KPK, sebagaimana beredar di pemberitaan, mengandung unsur tekanan yang agak menyasar kepada pribadi seseorang.

Baca juga: Pimpinan KPK Tolak Pencabutan SK Penonaktifan Pegawai yang Tak Lolos TWK, Ini Alasannya

"Menekan dan sebagainya. Disuruh milih Pancasila atau Alquran misalnya," ujar Fahri.

Namun, lanjut Fahri, bukan berarti kalau anda milih Pancasila benar kemudian Alquran menjadi salah.

"Bukan begitu. Tapi Anda mau dicek sikap Anda kalau ada dilema seperti ini bagaimana. Itu kan menandakan jiwa kita. Mungkin itu yang diuji," ujar Fahri.

Lebih lanjut Fahri mengatakan, kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan yang dianggap berlebihan dari soal TWK KPK, maka perlu dievaluasi bersama-sama pihak yang membuat tes yaitu psikolog TNI, BIN hingga BKN .

Evaluasi tentu harus dilakukan lembaga yang memang memiliki kewenangan, bukannya KPK.

"Kalau dulu KPK merekrut pegawainya sendiri tanpa tes kebangsaan yang mendalam padahal pegawai sangat punya kuasa dalam menyadap tanpa ada satu pun yang awasi pegawai ini, KPK bikin keputusan tentang pegawainya sendiri, sistem pengkajian sendiri. Ini menjadi temuan BPK waktu itu. Sekarang dia harus mengintegrasikan karena sudah jadi ASN yang kini bagus karena tidak punya kepentingan berpolitik," kata Fahri.

"Makanya yang merekrut Badan Kepegawaian Negara (BKN). Jadi saya kira itu sudah merupakan integrasi kerja sistem. Wajar saja," sambung Fahri.

https://m.tribunnews.com/nasional/20...eaksi-kejiwaan

https://mobile.


https://mobile.