Kementerian Pertahanan (Kemenhan) siap memodernisasi serangkaian alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Upaya pembelian alutsista TNI yang lebih modern tersebut tertuang dalam Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) Kemenhan dan TNI tahun 2020-2024.

1. Pemerintah membutuhkan dana hingga Rp1,7 kuadriliun

Ilustrasi Alutsista (Website/kostrad.mil.id)

Di dalam rancangan Perpres yang belum memiliki nomor tersebut, pemerintah atau dalam hal ini Kemenhan, membutuhkan anggaran tidak kurang dari 124,995 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp1,7 kuadriliun.

Jumlah anggaran fantastis tersebut dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) melalui utang luar negeri seperti tercantum di pasal 6 ayat 1 rancangan perpres.

"Pendanaan untuk membiayai pengadaan Alpalhankam Kemhan dan TNI dalam Renbut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada anggaran dan pendapatan negara melalui anggaran pinjaman luar negeri," bunyi Pasal 6 ayat 1 dalam rancangan perpres tersebut.

2. Rincian anggaran modernisasi alutsista TNI

Ilustrasi Alutsista (Website/kostrad.mil.id)

Pemerintah pun merinci anggaran untuk modernisasi alutsista senjata tersebut.

Pada Pasal 3 ayat 2A rancangan perpres tersebut dituliskan bahwa dari total 124,995 miliar dolar AS, sekitar 79,099 miliar dolar atau Rp 1,13 kuadriliun, akan digunakan untuk akuisisi Alpalhankam.

Kemudian pada Pasal 3 ayat 2B digunakan untuk pembayaran bunga tetap selama lima renstra dengan nominal sebesar 13,390 miliar dolar AS atau sekitar Rp191,6 miliar.

"Kemudian untuk dana kontijensi serta pemeliharaan dan perawatan Alpalhankam sebesar 32,505 miliar dolar AS (Rp465,23 triliun)," demikian bunyi Pasal 3 ayat 2C.

3. Rencana kebutuhan alokasi modernisasi alutsista baru teralokasi 20,7 miliar dolar AS

Dari renbut 124,995 miliar dolar AS, pemerintah baru mengalokasikan anggaran sebesar 20,747 miliar dolar AS atau sekitar Rp296,9 triliun yang didapatkan dari Daftar Rencana Pinjaman Luar Negeri Jangka Menengah Khusus Tahun 2020-2024.

Hal itu sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 3 ayat 3 rancangan perpres tersebut.

Adapun selisih dari renbut tersebut akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024.

"Selisih dari Renbut sejumlah 104.247.117.280 dolar AS (Rp1,4 kuadriliun) yang akan dipenuhi pada Renstra Tahun 2020-2024," demikian bunyi Pasal 3 ayat 4 rancangan perpres tersebut.

https://www.idntimes.com/news/indone..._campaign=BaBe

proyek besar