JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, keputusan terkait 51 pegawai KPK sudah sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Seperti diketahui dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, hanya 24 yang diberikan kesempatan untuk beralih status menjadi ASN.

Sementara sisanya 51 pegawai KPK diputuskan tidak dialihkan statusnya menjadi ASN. "Itu sudah sangat mengikuti arahan Presiden," kata Bima Haria, Kamis (27/5/2021).

Seperti diketahui arahan Presiden Jokowi salah satunya adalah sesuai putusan MK yakni tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam proses alih status tersebut.

"Tidak merugikan itu kan tidak berarti mereka harus jadi ASN. Tidak ada kalimat itu dalam Putusan MK. Tidak merugikan itu juga berarti hak-hak kepegawaian mereka selama ini tetap diberikan," ungkapnya.

Bima menjelaskan, mengatakan bahwa bahwa 51 pegawai KPK tidak langsung diberhentikan. Namun diberi kesempatan hingga 1 November untuk bekerja sambil mencari pekerjaan baru.

"(1 November) untuk mencari pekerjaan dil luar KPK. Kalau langsung diberhentikan Juni kan kasihan keluarganya. Tidak manusiawi. Jadi ada kesempatan 5 bulan," ujarnya.

Dia juga mengatakan, alih status harus mengikuti aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini UU KPK dan UU ASN.

"Kalau melanggar itu justru akan menimbulkan permasalahan baru bagi Presiden dan Pimpinan KPK. Presiden bisa dituduh melanggar UU. Jadi ini juga untuk menjaga wibawa Presiden," pungkasnya.

https://nasional.sindonews.com/read/...owi-1622081121

Tuh dengerin..

Masih ada waktu 5 bukan buat nyari kerjaan baru.. Kalo mengaku expert dan berintegritas.. Harusnya banyak tawaran pekerjaan yg mengantri kepada anda..

Semangat berperan dalam hal anti korupsi bisa d lakukan d segala lini dan bidang kok.. Ga harus d KPK RI..

Apalagi punya sepupu pejabat DKI.. Masa posisi direksi/komisaris BUMD.. TGUPP.. Ato KPK ibukota aja sampe ga dapet sih?.. Tim suksesnya aja dapet kok.. Dan institusi2 d DKI juga lom bersih dari praktik korupsi lho..