JAKARTA - Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Moeldoko mengungkapkan faktor dan persoalan yang masih dihadapi oleh pertanian Indonesia saat ini.

Persoalan yang kerap terjadi mengenai harga di masa panen. Petani sering mengeluh karena harga yang ditetapkan terlalu rendah. Namun, pemerintah mengatakan harga tersebut bergantung pada pasar yakni suplai dan demand. 

"Dalam konteks ini saya sebagai ketua HKTI perlu mengkritisi kepada pemerintah (Mendag), karena mengeluarkan harga eceran beras medium dan premium. Petani saya menyubsidi orang kaya," kata Moeldoko dalam acara Indonesia Food Summit 2021, Selasa, (25/5). 

Masih mengenai persoalan pasca panen, kata Moeldoko, losses juga kerap terjadi pada setiap panen. Menurutnya, losses saat panen yang biasa terjadi bisa mencapai 10 persen. Adapun pemicunya yakni penggunaan alat yang belum modern.

"Dengan cara modernisasi menggunakan alat harvester itu menjadi menyusut 3-4 persen itu loss," ujarnya. 

"Petani Indonesia juga kurang bisa menyerap dan memanfaatkan teknologi yang terus berkembang pesat, sehingga kerap kali petani selalu tertinggal," imbuhnya.

Kemudian persoalan manajerial. Moeldoko menilai, petani Indonesia terbiasa tidak me-manage sesuatu termasuk dalam bisnis pertanian. Menurutnya, hal itu membuat hasil pertanian tidak optimal.

"Petani kita tidak mengerti berapa itu modal yang harus dikeluarkan hitungan-hitungannya seberapa. Jadi tidak terhitung dengan baik. Bagaimana cara memanage memupuknya tanggal berapa, jam berapa, tidak seperti itu," terangnya. 

Persoalan lainnya mengenai permodalan. Moeldoko menyatakan, bahwa hingga saat ini petani tidak menyerap maksimal Kredit Usaha Rakyat (KUR) petani yang telah disiapkan pemerintah. Itu dikarenakan, kebanyakan petani yang unbankable.

"KUR yang disiapkan pemerintah itu Rp50 triliun lebih, tapi daya serapnya tidak seperti yang dibayangkan karena masyarakat kita tidak bankable," katanya.


Terakhir, lanjut Moeldoko, persoalan tanah. Menurutnya, lahan atau tanah khususnya di wilayah pulau Jawa sudah sangat sempit. Kondisi luasan tanah pertanian tersebut, sesuai dengan survei pertanian antarsensus. Kondisi itu dinilai telah mempersulit kinerja petani nasional.

"Ini memang ada kondisi paradoks, di Jawa tanah sempit penduduk banyak, di luar Jawa lahan luas penduduk sedikit," tegasnya.
Setali tiga uang, kualitas tanah pertanian di Jawa juga menjadi persoalan. Banyak tanah pertanian di Jawa yang telah rusak karena penggunaan pupuk dan pestisida yang berlebihan.

"Tanah di Jawa sudah sempit, rusak lagi tanahnya. Karena penggunaan pupuk dan pestisida berlebihan, uncontrol. Tidak menghiraukan bagaimana nasib tanah ke depan," pungkasnya. (der/zul/fin)


Sumber: Radar Tegal

Kaya kuwe beritane