Mantan penasehat KPK Abdullah Hehamahua menangatakan, Denny Siregar telah melakukan empat kekeliruan karena menyebut dirinya sebagai orang yang membuat paham Taliban berkembang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tudingan itu dilakukan Denny melalui akun Twitter-nya, @dennysiregar7, pada Selasa (4/5).

“Pertama, saya kasihan terhadap saudara Denny Siregar karena menyampaikan sesuatu yang beliau sendiri tidak paham,” kata Hehamahua kepada id-times.com melalui pesan WhatsApp, Sabtu (8/5).

Anggota Tim Pengawal Peristiwa Pembunuhan (TP3) 6 Laskar FPI itu menjelaskan, Denny menyebut dirinya sebagai orang yang membentuk Wadah Pegawai (WP) KPK.

“Padahal pembentukan WP itu adalah perintah PP Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK. Pada rapat pembentukan pertama WP, saya tidak hadir dan juga tidak diundang, karena masalah tersebut bukan merupakan domain pejabat struktural, tapi hanya urusan pegawai fungsional dan pegawai administratif KPK,” jelasnya.

Kekeliruan kedua, lanjut Hehamahua, Denny Siregar tidak paham arti Taliban.

“Thaliban itu berasal dari bahasa Arab “thalib” yang artinya pelajar’. Beberapa pegawai KPK kala itu ada yang kuliah S2 dan saya sendiri waktu itu sedang menyelesaikan disertasi S3, sehingga saya sering menamakan diri sebagai seorang thaliban,” katanya.

Ia menegaskan, kalau Denny Siregar dan pemerintahan Jokowi menyamakan pegawai KPK dengan kelompok thaliban sbagai kelompok pejuang di Afghanistan yang mengusir tentara Uni Soviet dari negeri mereka, maka ini satu kesalahan besar.

“Sebab KPK tidak pernah melakukan kerja sama untuk pelatihan penanganan korupsi dari aspek penindakan dengan afghanistan atau negara Islam. KPK justru belajar dari Hong Kong dan Amerika Serikat tentang penanganan korupsi dari aspek penindakan. Sedangkan untuk aspek pencegahan korupsi, KPK belajar dari Korea Selatan,” jelasnya.

Kekeliruan ketiga lanjut Hehamahua, penanggung jawab dalam penyusunan kode etik KPK adalah seorang Nasrani, bukan Muslim, yang kala itu menjadi Direktur Gratifikasi.

“Setelah kode etik itu disahkan pimpinan, maka dengan sendirinya semua insan KPK harus melaksanakannya, karena sesuai PP Nomor 63 Tahun 2005, seseorang diterima sebagai pegawai KPK karena integritas dan profesionalisme yang dimilikinya. Itulah sebabnya, KPK sangat sulit mendapatkan pegawai baru,” jelasnya.

Sebagai ilustrasi, Hehamahua menjelaskan, pada tahun 2007, KPK perlu 100 pegawai baru, tapi yang mendaftar 27.000 orang. Anehnya, yang lulus hanya 45 orang.

“Pegawai-pegawai seperti inilah yang merupakan ‘malaikat’ Indonesia yang setiap saat akan mencabut nyawa para koruptor. Para ‘malaikat’ inilah yang dinyatakan tidak lulus dalam tes kebangsaan yang dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Andaikata dilakukan tes yang sebenarnya menurut ukuran akademik, di mana presiden dan wakil presiden ikut bersama pegawai KPK, khususnya 75 orang tsb, saya yakin, score 75 orang ini lebih tinggi dari presiden dan wakil presiden,” tegas Hehamahua.

Kekeliruan Denny Siregar yang keempat, kata mantan penasehat KPK ini, Denny Siregar tidak paham bahwa orang KPK, termasuk dirinya, ingin menyempurnakan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK dalam rangka menguatkan KPK dan proses pemberantasan korupsi di indonesia, bukan UU yang melemahkan KPK seperti yang sekarang ini terjadi.

“Jadi, bergantung dari niat mengamandemen UU tersebut. Masyrakat menduga rezim ini tidak berniat baik dalam mengamandemen UU KPK. Hal ini dilihat dari sikap pemerintah yang tidak pernah mengajak KPK membicarakan RUU KPK sebelum disahkan menjadi Undang-undang. Bahkan RUU tersebut tidak diberikan sekalipun, meski diminta oleh Pimpinan KPK waktu itu,” jelasnya.

Hehamahua menyimpulkan:
1. Tidak lulusnya 75 pegawai KPK dari tes wawasan kebangsaan diduga merupakan order dari para taipan yang tidak ingin oligarki ekonominya diganggu KPK.
2. Ini lampu merah bagi bubarnya KPK
3. Indonesia masuk tahapan untuk menjadi jajahan bangsa aseng dan asing karena suburnya korupsi pada tahun-tahun depan.

Seperti diberitakan sebelumnya, pada Selasa (4/5), Denny Siregar nimbrung di tengah-tengah isu akan dipecatnya 75 pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Ia membuat kultwit cukup panjang di akun Twitter-nya, @dennysiregar7, yang diawali dengan cuitan tentang pembentukan WP KPK yang katanya dibentuk oleh Abdullah Hehamahua, dan WP itu menjadi kuat, bahkan seperti negara dalam negara.

Tak hanya itu, Denny juga mengatakan kalau WP begitu kuat karena di dalam WP inilah berkembang paham Taliban hasil didikan Abdullah Hehamahua dengan misi politik menuju negara khilafah.

Denny juga mengatakan karena hal inilah pemerintah merevisi UU KPK agar KPK kembali kepada negara, dan para pegawainya menjadi ASN.

Karena pengalihstatusan ini, maka semua pegawai KPK harus menjalani tes wawasan kebangsaan, dan selama tes ini, mereka diajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjebak, dan ketahuan banyak pegawai yang radikal.

“Ya, para Taliban itu,” katanya.

https://www.suaratangerang.com/2021/...keliruan/.html

Sejak zaman cicak vs buaya, Antasari, Samad, s/d sekarang dinamika terus silih berganti