Jakarta, CNN Indonesia -- Junta militer Myanmar melarang penduduk menyaksikan tayangan saluran televisi asing melalui satelit.
Mereka beralasan siaran berita internasional mengancam keamanan negara. Jika ada penduduk yang melanggar, maka junta menyatakan tidak segan akan menjebloskan mereka ke penjara.

"Televisi satelit dilarang. Barangsiapa yang melanggar Undang-Undang Televisi dan Video, termasuk mereka yang menggunakan parabola, maka akan dihukum penjara selama satu tahun dan denda 500 ribu Kyat Myanmar (sekitar Rp4.6 juta)," demikian isi pernyataan junta Myanmar yang disiarkan melalui saluran televisi MRTV, seperti dikutip Reuters, Rabu (5/5).

Junta Myanmar sebelumnya sudah membredel sejumlah media massa yang kerap memberitakan demonstrasi. Mereka juga membatasi jaringan internet dan melarang penggunaan pemancar sinyal nirkabel.

Hal itu membuat kondisi Myanmar seolah kembali mundur dari era gerbang demokrasi ke masa diktator junta yang tertutup.

"Kantor berita ilegal menyiarkan berita yang mengancam keamanan negara, ketertiban masyarakat dan hukum serta menggugah mereka yang hendak melakukan makar," lanjut isi pernyataan junta Myanmar.

Aksi kekerasan aparat keamanan terhadap warga sipil di Myanmar juga tak kunjung berakhir, setelah mereka turut menghadiri konferensi tingkat tinggi Perhimpunan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) pada 24 April lalu.

Menurut catatan lembaga Perhimpunan Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar (AAPP), sampai saat ini ada 760 warga sipil yang meninggal akibat kekerasan aparat keamanan, selepas kudeta pada 1 Februari lalu.

Sedangkan menurut junta, sebanyak 24 polisi dan tentara meninggal akibat bentrokan dengan pedemo antikudeta atau milisi etnis.

Kekerasan juga terus terjadi di wilayah pedalaman Myanmar. Pada Selasa (4/5) kemarin, Tentara Bela Diri Chinland di negara bagian Chin mengklaim berhasil membunuh empat tentara Myanmar dan melukai sepuluh orang lainnya dalam baku tembak.

Sedangkan penduduk desa di wilayah Sagaing melaporkan seorang pejabat daerah yang ditunjuk junta tewas dipenggal. Selain itu, seorang pejabat daerah di kota Yangon dilaporkan tewas ditikam.

Para aktivis oposisi mendesak para penduduk terus mengabaikan perintah junta militer Myanmar.
Termasuk menolak imbauan untuk memulai kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah dalam waktu dekat.
https://www.cnnindonesia.com/interna...-lewat-satelit

menuju korut ke 2