Menko PMK Muhadjir Effendy mengusulkan penggunaan bahasa utama di Papua lantaran menilai salah satu kendala di sana adalah bahasa. Menko PMK Muhadjir Effendy menilai ada hambatan bahasa di Papua. (Foto: CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyebut bahasa masih menjadi kendala di Papua.
Pasalnya, kata dia, bahasa daerah dan dialek di Papua masih sangat beragam. Tiap distrik, biasanya akan menggunakan bahasa atau dialek yang berbeda dengan distrik lainnya, bahkan tak jarang bahasa-bahasa ini juga tak dimengerti oleh distrik satu dengan yang lainnya.

Meski mengakui keberagaman adalah hal yang bagus, ia menilai ha ini juga telah menjadi penghalang bagi pemerintah pusat tetapi maupun pemerintah daerah untuk mengerti apa yang diinginkan warga Bumi Cendrawasih.


"Program pengelolaan kekayaan bahasa di tanah Papua ini juga problem kita, di Papua ini begitu banyak bahasa, ratusan bahasa. Kemudian satu sama lain juga bahkan dalam satu antar distrik saja bisa punya bahasa yang berbeda," kata Muhadjir dalam acara peluncuran website dokumentasi Papua oleh LIPI, Senin (3/5).

Muhadjir bercerita, persoalan bahasa ini dia rasakan langsung saat melakukan kunjungannya ke Kabupaten Pegunungan Bintang beberapa waktu lalu. Saat itu dirinya sempat diadang warga yang melakukan demonstrasi.

Kala itu, ia yang ditemani Bupati Pegunungan Bintang sempat kaget saat tiba-tiba bupati tersebut menemui pendemo secara langsung.

Mereka tampak berbicara, namun Muhadjir yakin keduanya sebenarnya tak menemui titik terang lantaran terkendala bahasa. Baik Bupati maupun warga sama-sama tak paham dengan apa yang ingin disampaikan satu sama lain.

"Feeling saya sebetulnya tidak nyambung bahasa antara Pak Bupati dengan masyarakat itu. Setelah pak bupati masuk di mobil, saya tanya, 'Pak Bupati itu tadi masyarakat tadi apa minta apa?'," ujarnya.

"Biasa pak menteri, mereka minta jalan itu biasanya begitu kalau sudah kita bangunkan sekolah begini, kemudian dia biasanya minta segera dibuatkan jalan," lanjut Muhadjir, menirukan ucapan Bupati.

Muhadjir memahami kala itu sang Bupati hanya memprediksi apa yang sebenarnya diminta warganya.

"Jadi Pak Bupati pun main kira-kira ketika menghadapi warganya dan ini pengalaman saya tidak omong kosong saya turun sendiri jadi Pak Bupati enggak paham," ungkap dia.

Oleh karena itu, Muhadjir pun mengusulkan agar ada kesepakatan yang bisa dibuat terkait penggunaan bahasa sehari-hari di wilayah Papua di samping penggunaan bahasa indonesia, untuk memudahkan komunikasi.

"Jadi ini adalah problem karena itu saya sebetulnya pernah mengusulkan sebaiknya ada bahasa utama kalau bisa di Papua itu yang kemudian disepakati oleh seluruh warga," kata dia.

"Karena menurut saya salah satu masalah yang ada di Papua adalah masalah bahasa," lanjut Muhadjir.

Terpisah, Kementerian Dalam Negeri menyerap seluruh aspirasi dari pihak-pihak di Papua terkait pembahasan revisi Undang-undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua, termasuk dari Pemerintah Provinsi Papua Barat.

"Kami menyimak dan mencatat dengan baik aspirasi yang disampaikan dan mengelaborasi dalam pembahasan dengan DPR RI. Mari saling memberi masukan konstruktif untuk hadirkan kebijakan dan implementasi Otsus Papua yang semakin baik," kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/5).

Pada Senin (3/5) sian, pemerintah pusat dan Pansus DPR RI menggelar rapat pansus di Kantor Gubernur Papua Barat, Manokwari. Dalam kesempatan itu, turut hadir Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan.

"Mewakili masyarakat dan Pemda Papua Barat, kami mendukung dan berharap keberlangsungan Otsus Papua yang memang bermanfaat dalam pembangunan di Papua Barat", ujar Dominggus dalam keterangan tertulisnya, Senin (3/5).

(tst/dmi/arh)


https://www.cnnindonesia.com/nasiona...utama-di-papua


Nggak cuma di Papua aja, di Maluku aja beda pulau beda bahasa apalagi cuma sebelahan kayak Ternate dan Tidore. Bahasanya beda