Tim Kajian Papua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menilai pemerintah tengah melancarkan skenario perang usai memutuskan KKB atau OMP sebagai teroris. Ilustrasi (Dok. Puspen TNI)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah resmi menggolongkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) serta para pendukungnya sebagai teroris.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD langsung meminta Porli dan TNI segera menindak OPM. Menurutnya, aparat perlu segera bertindak lantaran OPM semakin brutal di Bumi Cendrawasih.

Namun, keputusan pemerintah ini mendapat kritik dari sejumlah pihak. Kebijakan tersebut dianggap berlebihan dan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik. Selain itu, label teroris dianggap bisa menjadi legitimasi aparat bertindak sewenang-wenang.


Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Cahyo Pamungkas mengatakan pemerintah mengambil langkah yang tak bijaksana dalam penyelesaian konflik di Papua. Menurutnya, cap KBB teroris merupakan skenario perang dari pemerintah.

"Yang dilakukan pemerintah ini adalah skenario perang. Operasi terhadap mereka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau OPM habis mungkin 10 tahun lagi akan muncul generasi selanjutnya. Enggak akan habis," kata Cahyo kepada CNNIndonesia.com melalui telepon, Jumat (30/4).

Lihat juga: Tepatkah Melabeli Separatis Papua sebagai Teroris?
Cahyo berpendapat cap teroris kepada OPM tak tepat lantaran kelompok tersebut tengah memperjuangkan kemerdekaan Papua. Menurutnya, label teroris tersebut justru mereduksi realitas perjuangan masyarakat di akar rumput.

"OPM itu kan gerakan untuk mencapai kemerdekaan Papua, bukan gerakan yang bertujuan untuk menebar teror ke masyarakat atau negara," ujarnya.

Cahyo mengatakan KKB atau OPM berbeda dengan teroris. Kekerasan yang mereka lakukan, katanya, memang tak bisa dibenarkan. Namun pemberian label teroris juga tak bisa diiyakan begitu saja.

Menurutnya, jika memang pemerintah mencap KKB sebagai kelompok teroris karena tindak kekerasan yang mereka lakukan selama ini, faktanya aparat Polri dan TNI juga melakukan hal serupa di Papua.

"Itu juga sama, mereka berdua baik TNI Polri maupun OPM ini membuat ketakutan kepada masyarakat sipil," katanya.



Lebih lanjut, kata Cahyo, pelabelan teroris ini tak hanya soal pergantian nama dari kelompok separatis menjadi kelompok teroris. Menurutnya, pelabelan itu akan berimplikasi pada kehidupan masyarakat di Papua.

Cahyo menyebut keputusan ini berpotensi meningkatkan korban, terutama masyarakat sipil. Ia dan tim kajian LIPI menganggap kebijakan tersebut tak tepat untuk mengatasi konflik, bahkan cenderung meningkatkan eskalasi konflik Papua.

Di sisi lain, Cahyo mengatakan pelabelan teroris ini juga akan mempertebal pengamanan di Papua. Bisa jadi akan ada penambahan prajurit yang disiagakan dari TNI dan Polri.

Tak hanya itu, BNPT dan Densus 88 pun bisa dengan mudah melenggang masuk dan menyiapkan pasukannya di Papua untuk mengejar siapa saja yang mereka anggap teroris.

Menurutnya, pelabelan teroris terhadap KKB juga akan memperluas wilayah konflik dan tak akan membawa perubahan yang signifikan dalam penyelesaian konflik di wilayah paling timur Indonesia tersebut.

"Dengan ada pelabelan ya tambah lagi BNPT dan jadi membuka ruang Densus 88 untuk masuk. Akan saling gempur," ujarnya.

Cahyo menyatakan pemerintah seharusnya mengedepankan dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua. Penghentian aktivitas militer juga bisa jadi strategi terbaik. Menurutnya, KKB dan TNI-Polri juga bisa berhenti saling serang.

"Kemudian akan muncul gencatan senjata dan dalam jangka panjang akan mengarah ke dialog, perundingan damai antara pihak yang berkonflik. Ini saya kira skenario damai terbaik," katanya

Sementara pengamat militer dan intelijen Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati meyakini pemerintah telah melakukan pertimbangan matang untuk menggolongkan KKB sebagai kelompok teroris.
"Tentu sudah mempertimbangkan dengan matang untuk menetapkan KKB sebagai KST (kelompok separatis teroris)," kata Nuning.

Nuning mengingatkan pemerintah siap dengan segala konsekuensi dan implikasi atas keputusan tersebut. Oleh karena itu, kata Nuning, pemerintah perlu meyakinkan masyarakat bahwa keputusan itu diambil bukan karena dendam.


"Ke depan perlu diimbangi dengan komunikasi yang intens dengan pemda/MPR/DPR Papua. Penyelesaian masalah Papua seyogyanya tidak dikelola base on dendam satu ke dendam yang lain," ujarnya.

Lihat juga: Polisi Bantah Warga Ilaga Papua Mengungsi: Situasi Kondusif
Nuning mengatakan sebenarnya pemerintah tak sulit melawan KKB. Menurutnya, KKB bukan satu kelompok atau organisasi kuat yang dipimpin satu orang ketua. KKB terdiri dari berbagai kelompok yang juga kerap bertikai satu sama lain.

Artinya, kata Nuning, tidak terdapat satu komando yang terstruktur dan setiap kelompok memiliki pimpinan sendiri. Kondisi ini disebabkan faktor sosial budaya pada masyarakat Papua yang masih kental dengan semangat primordial kesukuan.

"Lembaga adat sangat berperan di Papua. Jaringan bersenjata ini beranggotakan masyarakat yang terikat kesukuan dengan persenjataan terbatas," katanya.

Kantor Staf Presiden (KSP) menyatakan aparat tidak akan bertindak berlebihan meski pemerintah telah menyematkan label teroris kepada KKB di Papua. Label teroris hanya disematkan kepada orang yang melakukan kekerasan, menimbulkan teror, merusak fasilitas publik, dan mengganggu keamanan.

"Pemerintah akan memastikan bahwa tindakan penegakan hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak akan eksesif yang bisa berdampak negatif pada masyarakat," kata Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani dalam keterangan tertulis, Jumat (30/4).
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...di-tanah-papua


Tinggal lihat beberapa bulan belakangan bakal banyak penangkapan nggak KKB, simpatisanya, dan donatur