Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan alasan utama mengintegrasikan angkutan umum di Ibu Kota. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI ini mengklaim, telah menghubungkan sistem transportasi umum di Ibu Kota melalui program JakLingko.

“Di Jakarta ini hampir bisa dikatakan pengeluaran keluarga bisa sampai 30 persen untuk transportasi. Jadi terima uang bulanan itu 30 persennya bisa habis untuk transportasi,” kata Anies saat penandatanganan kesepakatan bersama PT Transjakarta dengan UNUSIA tentang Sosialisasi Kolaborasi Tridharma Perguruan Tinggi pada Kamis (1/4/2021).

Anies mengatakan, biaya yang dikeluarkan warga begitu besar karena jejaring transportasi massal tidak terbangun dengan baik.



Karena itu, ketika dia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2017 lalu, Anies langsung memetakan transportasi umum di Ibu Kota.

Kata dia, transportasi umum di Jakarta telah tersedia dengan baik, namun pengelolaannya masih berjalan sendiri-sendiri.

Misalnya transportasi bus Transjakarta dan MRT Jakarta dikelola oleh pemerintah daerah, kemudian KRL Commuter Line dikelola oleh PT Kereta Commuter Indonesia, sedangkan angkutan perkotaan dikelola oleh perorangan.

Dari situ, Anies berkeinginan mengintegrasikan sistem transportasi di Jakarta, sehingga memudahkan mobilitas warga.

“Rute nyambung, tiket nyambung kemudian pengelolaan nyambung, dengan satu kata itu (integrasi). Semua yang ada kami kerjasamakan dalam satu bendera namanya Jaklingko,” ujar Anies.

“Dengan Jaklingko ini seluruh operator angkot semuanya, bus menengah dan semuanya beroperasi bersama dalam satu sistem,” lanjutnya.

Saham Jaklingko dikuasai BUMD

Pemprov DKI Jakarta membeberkan kepemilikan saham dari PT JakLingko Indonesia, selaku perusahaan yang membidangi pengintegrasian sistem transaksi angkutan umum di Jakarta.

Saham sebesar 60 persen dimiliki oleh tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta, sedangkan 40 persen dipegang oleh PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, tiga BUMD DKI Jakarta itu di antaranya PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta dan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta).

Masing-masing kepemilikan sahamnya adalah 20 persen, sehingga bila ditotal nilainya mencapai 60 persen.

Mereka-mereka nilainya 20 persen dan MITJ 40 persen, sehingga sahamnya menjadi 100 persen. Begitu kira-kira share dari joint venture (perusahaan patungan) ini,” kata Anies di Kementerian Perhubungan RI pada Rabu (15/7/2020).

Anies mengatakan, MITJ sebetulnya juga perusahaan patungan dari PT MRT Jakarta dengan PT Kereta Api Indonesia (BUMN). Kepemilikan sahamnya sebesar 51 persen oleh MRT Jakarta dan 49 persen dipegang KAI.

Saham lebih besar dipegang DKI melalui BUMD, karena pengelolaan tata ruang di wilayah setempat merupakan kewenangan pemerintah daerah. Ketika tata transportasi tidak sinkron dengan tata ruang, maka akan jadi masalah.

Pada tahap awal, perusahaan patungan ini telah melakukan penataan di empat stasiun. Di antaranya stasiun Tanah Abang, Stasiun Juanda, Stasiun Pasar Senen dan Stasiun Sudirman.

Selanjutnya, MITJ tengah melakukan penataan di lima stasiun lainnya yakni Stasiun Manggarai, Stasiun Tebet, Stasiun Gondangdia, Stasiun Palmerah dan Stasiun Jakarta Kota. Kata Anies, pengintegrasian sistem transportasi dan transaksinya menjadi amat penting saat ini.

• Tujuh Anggota TNI Terpapar Covid-19, Lima Sudah Sembuh dan Dua Jalani Isolasi

“Kata kunci untuk menyelesaikan masalah transportasi umum di Jakarta adalah integrasi, maka kami di DKI mulai dengan memastikan semua moda transportasi di bawah pengelolaan DKI itu terintegrasi,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membentuk badan baru untuk mengintegrasikan sistem ticketing atau pembayaran transportasi umum di Ibu Kota. Badan ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari pengintegrasian sistem transportasi umum dari perusahaan patungan kedua lembaga tersebut, yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ).

“Pengintegrasian ini nanti akan melahirkan sebuah institusi, PT JakLingko Indonesia yang akan mengintegrasikan tarif dan tiket,” kata Anies di Kemenhub.

Baca juga: UPDATE Terduga Teroris Serang Mabes Polri, Polisi Dalami Asal Usul Senjata Api Zakiah Aini

Dalam kesempatan itu hadir Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria.

Mereka menyaksikan penandatanganan perjanjian kerja sama pengintegrasian sistem pembayaran yang diteken oleh Direktur Utama PT Mass Rapit Transit (MRT) Jakarta William Sabandar, Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) Sardjono Jhony Tjitrokusumo, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Dwi Wahyu Daryoto, Direktur PT MITJ Tuhiyat.

https://wartakota.tribunnews.com/202...ingko?page=all

Infrastruktur yg bagus akan lebih memberikan manfaat lebih bila di manage dengan baik