JAKARTA, iNews.id - PDI Perjuangan menolak impor beras. Sejumlah program telah dilakukan partai tersebut untuk membantu program swasembada beras.

"Nusantara begitu kaya dengan aneka rupa makanan, kekayaan hortikultura, yang seharusnya membuat menteri perdagangan percaya bahwa impor beras tidak perlu dilakukan," tutur Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (22/3/2021).

Menurut Hasto, Keputusan Menteri Perdagangan selain melupakan basis politik Presiden dan PDIP dari pertani, juga sangat tidak tepat mengingat perekonomin nasional sedang tertekan akibat pandemi.

"Menteri Perdagangan hanya menghambur-hamburkan devisa negara, untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bangsa Indonesia bisa memroduksi pangan tersebut. Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini penting untuk hemat devisa negara," ujarnya.

Maka itu, Hasto selain mendorong diversifikasi pangan, juga mengajak seluruh simpatisan, anggota, dan kader Partai untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional secara swadaya masyarakat.

Dalam hal ini, kader partai diberi tugas untuk memberi teladan serta mengajak simpatisan dan masyarakat luas untuk secara sadar mengurangi ketergantungan terhadap konsumsi beras sehingga konsumsi beras yang digantikan oleh makanan lain sekitar 5 persen.



Hasto menganggap, jumlah tersebut kelihatan sepele, tapi itu akan mengurangi kebutuhan nasional setara dengan 1,5 juta ton. Kalau ini terjadi maka, Indonesia memiliki peluang untuk menjadi eksportir beras.

"Cara ini jauh lebih terhormat dan akan mampu meningkatkan martabat bangsa. Terkadang kita dijajah oleh cara berpikir yang terlalu pragmatis sehingga melanggengkan ketergantungan terhadap impor. Diperlukam cara berpikir baru yang disertai dengan langkah strategis yang konsisten agar kita bisa membalik keadaan: dari importir menjadi eksportir beras," kata Hasto.

Lebih lanjut Hasto mengaku telah mengingatkan agar menteri sebagai pembantu presiden jangan menjadi beban presiden.


"Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," kata Politisi asal Yogyakarta itu.

link



"Menteri Perdagangan hanya menghambur-hamburkan devisa negara, untuk satu produksi pangan yang sebenarnya bangsa Indonesia bisa memroduksi pangan tersebut. Dalam situasi kontraksi ekonomi seperti saat ini penting untuk hemat devisa negara," ujarnya.

"Memaksakan impor beras secara sepihak, tidak hanya bertentangan dengan politik pangan Presiden Jokowi, namun mencoreng muka Presiden Jokowi yang belum lama mengampanyekan gerakan cinta produksi dalam negeri," kata Politisi asal Yogyakarta itu.