Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) reguler Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian Sosial (Kemen sos) Victorious Saut Hamonangan Siahaan mengakui, pernah didatangi oleh dua orang perwakilan dari PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex). Sebanyak dua orang pihak Sritex ingin bertemu dengan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemensos, Pepen Nazaruddin.

“Suatu hari, saya kedatangan tamu pria dan wanita, pukul 09.00 pagi. Sebelumnya saya tidak kenal, memperkenalkan diri, lelaki Nugroho dan wanita Tasya,” ucap Victor saat bersaksi dalam sidang kasus dugaan suap pengadaan bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek tahun anggaran 2020, dengan terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (22/3).

Victor menjelaskan, dua orang pihak Sritex itu meminta untuk bertemu dengan Dirjen Linjamsos, Pepen Nazaruddin. Menurutnya, perwakilan PT. Sritex lalu melakukan pertemuan dengan Pepen.

“Pak Dirjen bersedia. Nugroho sendiri yang masuk. Tasya menunggu di ruangan saya. Saya antar Nugroho ke ruang Dirjen Pepen, mereka kenalan,” ucap Victor.

Usai melakukan pertemuan dengan Pepen, sambung Victor, perwakilan PT. Sritex yang bernama Nugroho itu meminta agar dirinya membantu pendistribusian. Victor lantas mengamini permintaan tersebut.

“Pak Nugroho kembali lagi dan menyampaikan, ‘Pak Victor, nanti tolong bantu distribusi ya.’ Oh, siap, saya nanti bantu,” beber Victor.



Victor tak memungkiri, adanya perintah dari Sekretaris Ditjen Linjamsos Royani untuk mewajibkan vendor pengadaan bansos sembako penanganan Covid-19 hanya menggunakan goodie bag dari PT. Sritex. Hal ini disampaikan usai pihak PT. Sritex melakukan pertemuan dengan pejabat Kemensos.

“Kira-kira (pesan Royani), ‘Pak Victor, tolong dibantu pendistribusian hanya Sritex’,” pungkas Victor.

Dalam persidangan ini, Direktur Utama PT Tigapilar Argo Utama, Ardian Iskandar Maddanatja dan konsultan hukum Harry Van Sidabukke didakwa menyuap Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial dengan total Rp 3,2 miliar. Suap tersebut diduga untuk memuluskan penunjukan perusahaan penyedia bantuan sosial (bansos) di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) tahun anggaran 2020.

Harry diduga memberikan suap senilai Rp 1,28 miliar kepada Juliari. Sedangkan Ardian diduga memberi suap sebesar Rp 1,95 miliar.

Pemberian suap dari dua terdakwa yakni Harry Van Sidabuke dan Ardian Iskandar Maddanatja dilakukan secara bertahap. Uang suap itu diduga mengalir ke dua PPK bansos Kemensos untuk periode Oktober- Desember 2020, Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso. Uang diberikan untuk pengadaan bansos periode berbeda.

Pemberian uang itu untuk memuluskan agar mendapatkan paket pengadaan bansos sebanyak sebanyak 1.519.256 paket. Pengadaan paket itu dilakukan melalui PT Pertani (Persero) dan melalui PT Mandala Hamonangan Sude.

Sedangkan Ardian diduga memberikan uang itu agar mendapatkan penunjukan pengadaan paket bansos melalui PT Tigapilar Agro Utama. Paket bansos tersebut untuk tahap 9, tahap 10, tahap komunitas dan tahap 12 sebanyak 115 ribu paket.

Harry dan Ardian didakwa dengan Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

https://www.jawapos.com/nasional/huk...bansos/?page=3



Anak 'Pak Lurah', PT Sritex dan Pilkada Kader PDI Dalam Pusaran Korupsi Bansos



Kasus korupsi Bansos yang sudah menetapkan Menteri Sosial sebagai tersangka berkembang liar. Belakangan, media mengendus sejumlah pihak yang ikut bermain dalam korupsi Mensos Juliari Batubara.

Tidak tanggung-tanggung pusaran korupsi bansos mulai mencium sekitar istana. Majalah Tempo dalam laporan investigasnya menguak dugaan keterlibatan "anak Pak Lurah" dalam pengadaan Bansos ini.

Anak Pak Lurah yang disebutkan tersebut, langsung mengarah kepada Gibran Rakabuming yang merupakan putra sulung Presiden Joko Widodo.

Tempo mensinyalir adanya dugaan tersebut dengan merunut vendor yang menangani perjalanan Bansos mulai dari Kemensos hingga sampai ke tangan masyarakat penerima.


Dalam laporan investigasi Tempo dengan judul “Otak-Atik Paket Bansos dan Jatah untuk Pejabat Negara” itu, disebutkan, anak Pak Lurah merekomendasikan PT Sritex untuk ikut terlibat dalam pembagian bantuan sosial (Bansos)

PT Sritex adalah sebuah perusahaan garmen besar dengan pabrik di Solo. Nah, dalam rangkain ini, PT Sritex ikut dalam bidang pembuatan tas yang dalam proyek bansos ini digunakan untuk membungkus sembako sebanyak 10 juta kantong.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa dana Bansos yang dikorupsi dialirkan untuk sejumlah pejabat dan juga keperluan Pilkada kader PDIP.

Menanggapi pemberitaan ini, politisi PDIP Deddy Sitorus mempertanyakan data yang diperoleh Tempo. Menurutnya, data yang diperoleh Tempo itu seharusnya menjadi dokumen hukum yang dibuka di pengadilan.

Tempo tahu dari mana? Terserah mereka lah. Nanti di tingkat pengadilan, kalau tidak benar nanti kita sue (tuntut) Tempo,” ujarnya

Terseretnya nama Gibran dalam kasus korupsi dana Bansos tentu saja menyorot nama Presiden Jokowi sebagai ayahnya.

Pikiran Rakyat masih berupaya meminta tanggapan pihak Gibran Rakabuming dan PT Sritex terkait kabar tersebut.

https://pojoknews.pikiran-rakyat.com...-bansos?page=2

Setelah para saksi mulai nyanyi, pelan pelan drama bansos mulai terbongkar