Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat bicara perihal memanasnya situasi Myanmar pasca kudeta junta militer. Pernyataan Jokowi ini dikeluarkan setelah banyak korban jatuh akibat kekejaman rezim tersebut.

"Atas nama pribadi dan seluruh rakyat Indonesia, saya menyampaikan duka cita dan dan simpati yang dalam kepada korban dan keluarga korban akibat penggunaan kekerasan di Myanmar," tegas Jokowi, Jumat (19/3/2021).

Pemerintah Indonesia lantas mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, agar tak ada lagi korban yang berjatuhan. Menurutnya, keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus diprioritaskan.

"Keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama," tegas Jokowi.



Sebagai informasi, lebih dari 40 orang tewas oleh pasukan keamanan dalam protes di Hlaing Tharyar pada hari Minggu (14/3/2021). Ini diikuti pembakaran pabrik-pabrik yang didanai China.
Hal ini sebagai buntut dari Beijing yang dituduh masyarakat Myanmar mendukung junta militer yang melakukan kudeta pada 1 Februari lalu. China pun meminta perlindungan junta dengan menempatkan lebih banyak polisi berjaga di area-area penting.

Sementara itu, semakin banyak warga yang tewas membuat marah dunia internasional. Uni Eropa (UE) mengatakan akan memberikan sanksi terhadap para jenderal-jenderal pelaku kudeta itu pada Senin mendatang.

Kudeta ini diawali oleh penahanan Suu Kyi bersama Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya oleh kelompok militer. Penahanan yang berujung kudeta itu dilakukan setelah berhari-hari ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan junta militer

Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) besutan Aung San Suu Kyi meraih kemenangan gemilang dalam pemilu 8 November lalu. Pemilihan ini dianggap dianggap sebagai bebas dan adil oleh pengamat internasional sejak berakhirnya kekuasaan militer langsung pada tahun 2011.

Namun kelompok militer menilai terjadi kecurangan pemilih yang meluas meski sudah dibantah oleh komisi pemilihan. Hal ini telah menyebabkan konfrontasi langsung antara pemerintah sipil dan militer.

Pemimpin tertinggi Tatmadaw Jenderal Senior Min Aung Hlaing bersikeras bahwa kudeta militer adalah langkah yang dibenarkan. Ia masih berdalih pemilu yang dilakukan November itu curang sehingga harus diadakan kembali, menetapkan status darurat nasional selama setahun ke depan.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ejaman-myanmar