CARI
KATEGORI
KATEGORI
Pengumuman! Ikuti Surveynya, Dapatkan Badge-nya! Klik Disini
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Catat! Sengaja Tak Lapor SPT Denda Rp1 Juta Hingga Sanksi Pidana
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/6052cbb90aa5940fc538317f/catat-sengaja-tak-lapor-spt-denda-rp1-juta-hingga-sanksi-pidana

Catat! Sengaja Tak Lapor SPT Denda Rp1 Juta Hingga Sanksi Pidana

 Catat! Sengaja Tak Lapor SPT Denda Rp1 Juta Hingga Sanksi Pidana

Bisnis.com, JAKARTA - Wajib Pajak sudah bisa melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) Tahunan PPh tahun pajak 2020.

Dilansir dari laman pajak.go.id, pelaporan SPT pajak orang pribadi akan berakhir pada 31 Maret 2021. Sementara itu, pelaporan SPT Tahunan untuk wajib pajak badan akan akan ditutup ada April 2021.

Direktorat Jenderal Pajak menegaskan wajib pajak (WP) yang memenuhi persyaratan subjektif dan objektif mempunyai kewajiban untuk melaporkan SPT Tahunan esuai dengan prinsip self assessment.

Keberhasilan sistem perpajakan sendiri melekat dengan kepatuhan wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela (voluntary of compliance).

Lantas, apa sanksinya jika wajib pajak dengan sengaja tidak mengisi atau melaporkan SPT Tahunan?

Berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) stdtd UU Nomor 16 Tahun 2009 (UU KUP), apabila SPT tidak disampaikan sebagaimana dimaksud, akan dikenai sanksi sebesar Rp100.000 untuk SPT Tahunan WP OP dan Rp1 juta untuk SPT Tahunan WP Badan.

Jika wajib pajak diketahui tidak tertib dalam melaporkan SPT pajaknya selama lebih dari setahun, maka Direktorat Jenderal Pajak akan mengenakan wajib pajak denda akumulasi per tahunnya.

Sebagai contoh, jika Anda tidak melaporkan SPT pajak pribadi hingga lima tahun, denda yang harus dibayarkan adalah Rp500.000 untuk WP OP.

Bukan itu saja, Direktorat Jenderal Pajak juga mengatur sanksi pidana bagi WP yang tidak patuh akan aturan perpajakan. Mesi demikian, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak.

wajib pajak sebaiknya memahami bahwa sanksi pidana dapat dikenakan bila terdapat ketentuan yang dilanggar sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dalama Pasal 13 A mengatur bahwa dalam hal wajib pajak yang terbukti alpa tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tahunan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara tidak dikenai sanksi pidana dengan beberapa syarat.

Pertama, kealpaan tersebut pertama kali dilakukan oleh WP. Kedua, wajib pajak tersebut memenuhi kewajibannya melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200 persen dari jumlah pajak yang kurang dibayar yang ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

Sanksi pidana sendiri diatur dalam Pasal 39. Dalam pasal tersebut di antaranya diatur di bahwa setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana.

Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun.

Sedangkan dendanya paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

link


Sanksi pidana sendiri diatur dalam Pasal 39. Dalam pasal tersebut di antaranya diatur di bahwa setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dikenakan sanksi pidana.

Sanksinya adalah pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun.

Sedangkan dendanya paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
wadau..ane uda lapor om.. jgn didenda ya..mayan dendanya buat jajan
pandemi hampir 2 tahun kok gak ada keringanan pajak emoticon-Cape d...
Lihat 5 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 5 balasan
Tagihan palak wajib jujur, klean kudu mengakui perbwatan apa saja yg sudah klean lakuken bersama duid selama satu bulan.
emoticon-Hansip paham klean ?!
BUMN yg merugi dan merugikan negara harusnya didenda dan dipidana juga ga direktur dan komisarisnya?
TUKANG PALAK IS BACK emoticon-Cool
guwa paling benci baca2 komen bocah netijing Kaskuser anjing bedebah yg nganggap ngelaporin pajak GRATIS (dibawah ptkp) bilang pemerintah tukang palak

babi emang kelen semua .. mental gratisan taeekk
profile-picture
profile-picture
Cikklancang dan variolikes memberi reputasi
Lihat 3 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 3 balasan
tolong pegawai pajak dicek dulu kekayaannya, plus adakan apel pagi tiap hari meskipun hujan.
perlakuan yang sama untuk yg dibawah depkeu
profile-picture
remingstonez memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Ane ud tanya instagram kanwil pajak.
Tapi g di bales bales.
Jadi salah siapa nih ?
buat yang miskin2 ga usa pusing soal denda dan dituntut....wong mereka ga punya npwp juga...



yang punya npwp dan miskin....setau gw lu ga wajib lapor jadi ga usah pusing juga



yang punya duit dan masuk batas atas buat laporan.....suka2 lu juga sih mau lapor dan bayar...resiko ada di lu....sistem pajak itu sebenernya masih jelek di penagihan dan pengecekan karena masih ikut2 aturan zaman penjajahan, klo pelaporannya sih udah lumayan...


horang kuaya, BUEBAS! emoticon-Wakaka
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Lah kalau disembunyikan di Singapura gitu lapor gimana?
pajak gw dah dibayarin pemerintah
Ane udah lapor pak.. emoticon-Malu
capek capek bayar pajak
eh duitnya di korupsi
telat lapor pajak
didenda

amsyoooooong
Sebagai WNI yang baik segera lapor SPT.
Syarat subyektifnya apa gan?


GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di