Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengatakan dari 1,3 juta lowongan aparatur sipil negara (ASN) 2021, kebutuhan guru akan direkrut melalui seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

"Program ini adalah untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer," tutur Tjahjo

Program rekrutmen guru melalui PPPK dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim sebagai solusi potensi kekurangan guru yang diproyeksikan mencapai 1 juta pada tahun ini.

Nadiem menyatakan PPPK memiliki gaji setara dengan pegawai negeri sipil (PNS), sehingga menurutnya guru tak perlu khawatir. Namun berbeda dengan PNS, PPPK tak mendapatkan hak pensiun.

Seleksi PPPK sendiri terbuka untuk guru honorer segala usia maupun lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).

Meski begitu, ada penolakan dari kalangan guru dan honorer terkait wacana pemerintah mengalihkan rekrutmen guru tahun ini dari CPNS ke seleksi PPPK. Guru khawatir status PPPK tidak memberikan jaminan yang kuat, karena berstatus pegawai kontrak.

Sementara dari kalangan honorer enggan diminta bersaing dengan guru-guru baru. Mereka menilai seharusnya diberikan jalur formasi menjadi PPPK/PNS dengan mempertimbangkan masa bakti bagi guru yang sudah mengajar belasan tahun.

Selain membuka lowongan bagi satu juta guru PPPK, pemerintah juga akan merekrut sekitar 189 ribu untuk pemerintah daerah, dan kurang lebih 83 ribu untuk instansi pemerintah pusat.


cnnindonesia.com