Tak heran jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) jengkel gara-gara ada BUMN yang masih impor pipa. Sebab, pemerintah sedang menggaungkan penggunaan produk dalam negeri lewat kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Migas Bobby Gafur Umar mengungkapkan bahwa TKDN yang digaungkan selama ini masih berjalan lambat dalam implementasinya.

"Selama itu terkait dengan produk di Indonesia yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri diwajibkan untuk memakai, cuma perjalanannya ini masih lambat," kata dia saat dihubungi detikcom, Kamis (11/3/2021).

Dia menjelaskan saat ini Pertamina memiliki 2 proyek pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR), dan 4 proyek pengembangan kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP).

Nilai proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp 800 triliun. Andai saja 30% di antaranya memanfaatkan TKDN maka setidaknya ada yang mengucur ke industri nasional.

"Masa 3 persennya lokal nggak bisa? Kalau lokal bisa ada Rp 300 triliun market. Kan harusnya industri kita bisa main. Nah, rupanya sekarang ini masih banyak barang-barang yang untuk khususnya di bidang industri energi ini, baik itu energi listrik maupun juga migas itu masih impor, seperti pipa, seperti besi baja," paparnya.

Hal itu membuat tingkat utilisasi industri nasional tak meningkat. Sebab, produk yang terserap tak seberapa.

"Jadi masih banyak produsen dalam negeri yang tidak bisa berkembang karena harus bersaing dengan import product yang notabene itu bisa lebih murah karena kapasitas mereka kan kalau di China pabrik pipa baja itu bisa satu pabrik saja mungkin 2 jutaan ton. Kita satu pabrik paling 100.000 ton," bebernya.

"Dengan itu saja pasti mereka secara operation lebih murah, belum lagi mereka ada fiskal insentif. Kalau mereka ekspor bahan baku pajaknya tinggi, begitu ekspor bahan jadi mereka didiskon pajaknya, malah dapat pengurangan pajak. Nah, dengan itu kita menjadi tidak kompetitif, belum biaya logistik kita kan mahal. Tapi sekarang sudah ada improvisasi banyak," sambung Bobby.

Pihaknya melihat pemerintah saat ini semakin tegas, bukan hanya memaksa tapi memberikan penalti kepada pihak-pihak yang melanggar aturan TKDN.

"Jadi rupanya Presiden sudah sangat lugas malah bilang benci penduduk asing, tapi sebenarnya bukan itu (poinnya), tapi sebenarnya adalah pakailah produk Indonesia," tambahnya.

link


"Jadi masih banyak produsen dalam negeri yang tidak bisa berkembang karena harus bersaing dengan import product yang notabene itu bisa lebih murah karena kapasitas mereka kan kalau di China pabrik pipa baja itu bisa satu pabrik saja mungkin 2 jutaan ton. Kita satu pabrik paling 100.000 ton," bebernya.

"Dengan itu saja pasti mereka secara operation lebih murah, belum lagi mereka ada fiskal insentif. Kalau mereka ekspor bahan baku pajaknya tinggi, begitu ekspor bahan jadi mereka didiskon pajaknya, malah dapat pengurangan pajak. Nah, dengan itu kita menjadi tidak kompetitif, belum biaya logistik kita kan mahal. Tapi sekarang sudah ada improvisasi banyak," sambung Bobby.