- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
KPK Geledah 4 Lokasi Kasus Korupsi 3,3 Triliun Rumah Dp 0, FH: Napa Kantor Anies Gak?


TS
physch00
KPK Geledah 4 Lokasi Kasus Korupsi 3,3 Triliun Rumah Dp 0, FH: Napa Kantor Anies Gak?
Ferdinand Hutahaean getol mengkritik Anies Baswedan turut angkat suara menanggapi soal penggeledahan 4 lokasi oleh KPK terkait kasus korupsi sebesar Rp3,3 Triliun terkait program Rumah DP 0 persen.
Dalam cuitan yang diunggah di akun Twitternya @FerdinandHaean3 pada Rabu, 10 Maret 2021 Ferdinand Hutahean mempertanyakan kenapa KPK tidak melakukan penggeledahan di kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Adapun permintaan Ferdinand Hutahaean tersebut disampaikan lantaran menurutnya sangat tidak kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya yang merupakan salah satu BUMD DKI Jakarta tidak berkordinasi dengan Gubernur Anies Baswedan selaku pemilik program.
“Wahai @KPK_RI mengapa Kantor Gubernur tidak digeledah? Karena rasanya tidak mungkin BUMD bekerja sendirian tanpa lapor kepada Gubernur pemilik program,” tulis Ferdinand sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari cuitan di akun Twitternya @FerdinandHaean3, Rabu, 10 Maret 2021.

Atas dasar alasan tersebut, Ferdinand lantas menyampaikan harapannya kepada KPK agar dapat serius mengembangkan kasus tersebut sampai ke akarnya.
Ferdinand juga berharap KPK tidak mengambil kasus ini untuk menguncinya hingga penyelidikan di tingkat BUMD DKI Jakarta.
“Saya berharap KPK serius mengembangkan kasus ini dan tidak mengambil kasus ini untuk menguncinya hanya di BUMD,” pungkasnya.
https://www.google.com/amp/s/tasikma...gubernur-tidak
Hancur DKI
Wan abud sontoloyo pasti terlibatlah, mana ini KPK dan PPATK
Dalam cuitan yang diunggah di akun Twitternya @FerdinandHaean3 pada Rabu, 10 Maret 2021 Ferdinand Hutahean mempertanyakan kenapa KPK tidak melakukan penggeledahan di kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Adapun permintaan Ferdinand Hutahaean tersebut disampaikan lantaran menurutnya sangat tidak kasus korupsi yang melibatkan Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya yang merupakan salah satu BUMD DKI Jakarta tidak berkordinasi dengan Gubernur Anies Baswedan selaku pemilik program.
“Wahai @KPK_RI mengapa Kantor Gubernur tidak digeledah? Karena rasanya tidak mungkin BUMD bekerja sendirian tanpa lapor kepada Gubernur pemilik program,” tulis Ferdinand sebagaimana dikutip PikiranRakyat-Tasikmalaya.com dari cuitan di akun Twitternya @FerdinandHaean3, Rabu, 10 Maret 2021.

Atas dasar alasan tersebut, Ferdinand lantas menyampaikan harapannya kepada KPK agar dapat serius mengembangkan kasus tersebut sampai ke akarnya.
Ferdinand juga berharap KPK tidak mengambil kasus ini untuk menguncinya hingga penyelidikan di tingkat BUMD DKI Jakarta.
“Saya berharap KPK serius mengembangkan kasus ini dan tidak mengambil kasus ini untuk menguncinya hanya di BUMD,” pungkasnya.
https://www.google.com/amp/s/tasikma...gubernur-tidak
Hancur DKI
Wan abud sontoloyo pasti terlibatlah, mana ini KPK dan PPATK






shinkutou dan 11 lainnya memberi reputasi
12
4.3K
67


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan