Suara.com - Analis Politik Sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menganggap Moeldoko tidak bakal nekat apabila sudah yakin bakal mengantongi surat keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) soal jabatannya selaku Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Sumut.

Meskipun KLB Sumut dianggap abal-abal, namun Moeldoko sudah memperhitungkan langkahnya merebut kepemimpinan partai berlambang mercy itu.

Pangi menilai Moeldoko tidak bakal gentar mendengar pernyataan dari sejumlah pihak kalau KLB sebagai agenda partai yang bodong. Menurutnya, kepala staf kepresidenan (KSP) itu sudah menghitung langkahnya hingga menjadi orang nomor satu di Partai Demokrat yang sah di mata hukum.

"Saya hakul yakin Moeldoko sudah menghitung, mengkalkulasi daya tahan KLB abal-abal, mau disebut KLB bodong, abal-abalah namanya, inkonstitusional, dia tak peduli, nekat, tak bermoral," kata Pangi melalui akun Twitternya @@pangisyarwi1 pada Minggu (7/3/2021).

"Bagaimana mungkin seberani itu Moeldoko tanpa ada garansi SK Kemenkumham? Moeldoko mau bunuh diri?," sambungnya.

Baik kubu KLB Sumut maupun kubu Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sama-sama bakal menyambangi kantor Kemenkumham untuk mempertahankan klaimnya masing-masing. Apabila Kemenkumham mengesahkan kepengurusan hasil KLB Sumut, maka menurut Pangi hal tersebut bisa menjadi bencana besar bagi partai politik.

Budaya merebut kekuasaan partai politik dengan cara 'ugal-ugalan' itu dinilai Pangi harus dihentikan. Itu disampaikannya agar tidak menular kepada partai politik lainnya.

"Candu berkuasa take over partai via KLB, bersekongkol dengan garansi SK Kemenkumham bodong penguasa. Candu ini harus dihentikan."

https://www.suara.com/news/2021/03/0...mau-bunuh-diri

Jelaslah muldoko sudah berhitung peluang lolosnya demokrat di kemenkumham.

Namun lucu juga kalo pertanyaannya kenapa jkw tidak melarang muldoko.
Hak apa yg di miliki jkw sebagai presiden melarang muldoko tuk berpolitik.
Karna itu hak pribadi muldoko.
Tidak etis iyaa sebagai pejabat negara namun tidak ada UU yg melarangnya.
Lalu kudu piye ...marah2in muldoko gitu...come on
Cuman PNS saja yg dilarang berpolitik jadi pahami UU nya.
Masalah take over via KLB,lha banyak tuh partai yg mengalami dualisme tapi kenapa cuman di bemo aja kalian berteriak2 ini merusak demokrasi.
Bukannya KLB ada di aturan semua partai.
Masalah yg jadi ketum pihak luar dan kebetulan staff presiden itu hanya kebetulan saja dan sekali lagi mank tak elok,harusnya muldoko udah resign saat fix di angkat ketum di partai yg mengalami dua kubu.
Bukannya Gatot pernah di tawarin juga oleh pihak kubu kontra AHY.
Jadi peran orang luar di sini tidaklah begitu signifikan terhadap KLB yg di lakukan oleh kader kontra AHY.
Bila muldoko menolak maka mereka akan mencari figur lain dari pihak luar.
Kata kuncinya ini konflik internal tanpa bantuan internal kagak bakal ada yg namanya KLB Medan.
Pihak internal yg memilih muldoko bkn pemerintah.
Jangan pamer kebodohan melihat masalah bemo.
Ini hanya konflik Internal bemo itu sendiri.