Suara.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan penyelenggaraan kongres luar biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara, ilegal karena seluruh persyaratan yang diatur dalam AD/ART partai tidak terpenuhi.

"Semua persyaratan KLB di Deli Serdang gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi sehingga KLB tidak sah dan ilegal," kata SBY dalam konferensi pers di Puri Cikeas, Jumat (5/3/2021), malam.

Berdasarkan AD/ART Partai Demokrat Pasal 81 ayat 4, kata SBY, dijelaskan bahwa KLB dapat diselenggarakan, pertama atas permintaan Majelis Tinggi Partai Demokrat. Kedua, diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 DPD Partai Demokrat.

Ketiga, menurut dia, diusulkan sekurang-kurangnya 1/2 dari jumlah DPC Partai Demokrat; dan keempat usulan DPD dan DPC tersebut harus disetujui Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.

"Mari kita uji, apakah KLB ini sah secara hukum? Majelis Tinggi Partai Demokrat yang saya pimpin terdiri dari 16 orang, tidak pernah mengusulkan pelaksanaan KLB sehingga syarat pertama gugur," ujarnya.

SBY mengatakan, syarat kedua adalah KLB diusulkan 2/3 dari 34 DPD Demokrat namun kenyataannya tidak ada satupun yang mengusulkan KLB sehingga syarat kedua tidak terpenuhi.

SBY menjelaskan syarat ketiga KLB adalah diusulkan 1/2 dari 514 DPC Partai Demokrat, namun hanya 34 DPC yang mengusulkan atau hanya 7 persen sehingga syarat ketiga tidak terpenuhi.

"Usulan DPD dan DPC itu harus mendapatkan persetujuan Ketua Mejelis Tinggi Partai Demokrat. Saya sebagai Ketua Majelis Tinggi tidak pernah memberikan persetujuan KLB sehingga syarat keempat tidak bisa dipenuhi," katanya.

AD/ART diubah

SBY mengatakan telah mendengar pelaku KLB sudah mengubah AD/ART Partai Demokrat sebelum pelaksanaan KLB sehingga dapat mengangkat Moeldoko sebagai ketua umum.

"Jadi, kalau KSP Moeldoko melalui telepon menanyakan keabsahan AD dan ART dan merasa cukup puas atau mengira bahwa AD ART Deli Serdang itu sah, KSP Moeldoko salah besar, berarti KSP Moeldoko tidak memahami UU Parpol yang berlaku dan juga tidak memahami AD dan ART Ppartai Demokrat," kata SBY.

"Sebelum mengangkat KSP Moeldoko menjadi ketum PD ilegal, AD dan ART yang sah diubah dan diganti dengan AD ART versi KLB Deli Serdang, sehingga penobatan KSP Moeldoko dianggap sah. Pertanyaannya, apa bisa begitu?"

SBY mengingatkan untuk mengubah AD/ART harus melalui forum yang sah dan melewati mekanismenya yang sudah diatur dalam konstitusi partai.

"Forumnya harus sah baik kongres ataupun kongres luar biasa yang hendak mengubah AD dan ART juga harus sah, forum KLB Deli Serdang jelas tidak sah dan ilegal, sebagaimana yang telah saya jelaskan tadi, sehingga AD dan ART KLB Deli Serdang menjadi tidak sah," kata dia.

Minta kader bersabar

Kader Partai Demokrat diminta SBY untuk bersabar, namun tetap gigih berikhitiar untuk mendapatkan keadilan.

"Saya sangat merasakan apa yang para kader Demokrat rasakan saat ini, saudara pasti marah, terhina, merasa diperlakukan sewenang-wenang, geram kepada yang berkhianat dengan imbalan uang dan iming-iming kedudukan dan rasanya ingin membalas perbuatan mereka," kata SBY.

SBY mengatakan percaya pemerintah akan bertindak adil dalam merespons kemelut yang terjadi di Partai Demokrat.

"Saya juga tetap percaya bahwa negara dan pemerintah akan bertindak adil serta akan sepenuhnya menegakkan pranata hukum yang berlaku baik itu konstitusi kita, UUD 1945 dan UU parpol maupun AD dan ART PD yang secara hukum juga mengikat," kata dia.

SBY mengajak kader tetap bersatu di bawah kepemimpinan AHY.

"Saya mengajak para kader untuk berjuang bersama, berjuang sampai keadilan benar-benar kita dapatkan di tanah Indonesia ini," kata SBY.

"Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adlh perang yang dibenarkan, sebuah war of necessity, sebuah just war perang untuk mendapatkan keadilan."

SBY berdoa supaya setiap langkah kadernya dilindungi Tuhan yang Maha Kuasa.

https://www.suara.com/news/2021/03/0...i-deli-serdang