Pemerintah melalui Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengarap food estate atau lumbung pangan di Kalimantan Tengah sebagai bentuk pertahanan negara.

Kemhan ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk mengarap proyek tersebut. Karena, food estate sebagai pertahanan negara.

Dalam menjalankan amanah pembangunan proyek food estate di Kalimantan Tengah. Kemhan mengikuti prosedur.

Salah satunya Konsultasi Publik Tahap Pertama Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis atau KLHS.

Sebab, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 24 tahun 2020 Lahan dalam kawasan hutan, seperti hutan produksi, hutan produksi yang dapat dikonversi, atau hutan produksi terbatas.

Dalam Peraturan Menteri tersebut dijelaskan bahwa salah satu syarat dalam proses perizinan dan permohonan pemanfaatan lahan di dalam kawasan hutan adalah menyusun dokumen KLHS.

Tentunya hal ini untuk mendorong terwujudnya ketahanan pangan, Kemenhan memiliki misi mewujudkan ketahanan pangan yang berdaulat, mandiri, dan ramah lingkungan.

Adapun visi Kemenhan RI, dalam hal ini adalah pembangunan budidaya singkong untuk mendukung program nasional ketahanan pangan, dengan mengoptimalkan lahan-lahan yang masih bisa diusahakan.

Budidaya singkong ini adalah program misi dan visi besar program Presiden Joko Widodo yang dibebankan kepada Kemhan untuk membangun kesejahteraan melalui cadangan pangan.

Alasan kenapa singkong dipilih sebagai cadangan pangan. Ini karena singkong relatif lebih mudah di dalam pengembangan dan memiliki banyak sekali produk turunannya.

Plis, jangan dianggap remeh tanaman singkong ini, 25 tahun yang akan datang diharapkan menjadi suatu produk strategis. Tanah di Indonesia subur. Pasti akan tumbuh baik.

Singkong memiliki banyak kelebihan, selain dapat untuk mengurangi ketergantungan Indonesia dalam impor gandum, juga dapat digunakan untuk bahan baku farmasi, di mana saat ini Indonesia kurang lebih sekitar 96% mengimpor bahan baku farmasi. 


Sumber : Matakalteng.com