Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A


Beberapa kalangan mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir untuk memecat Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina. Alasannya, Ahok menimbulkan kegaduhan dengan mengungkap aib Pertamina di depan publik.

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi ikut angkat bicara mengenai hal tersebut. Menurut dia, tanpa dibuka oleh Ahok, publik sesungguhnya sudah mengetahui kebobrokan Pertamina.

"Ahok barangkali tidak bermaksud membeberkan aib Pertamina, tetapi lebih untuk membuka tata kelola Pertamina agar lebih transparan. Ahok menyadari bahwa salah satu tugas sebagai Komut adalah membasmi Mafia Migas di Pertamina. Dengan tata kelola yang lebih transparan diyakini dapat memagari mafia migas dalam berburu rente di Pertamina," kata Fahmy dalam keterangannya kepada kumparan, Kamis (17/9). 

Ahok juga mengusulkan agar Kementerian BUMN, yang mengangkat Ahok sebagai Komut Pertamina, sebaiknya dibubarkan saja. "Kementerian BUMN memang seharusnya dibubarkan. Alasannya, fungsi Kementerian BUMN hanya sebatas koordinasi terhadap seluruh BUMN, sedangkan fungsi supervisi dilakukan oleh kementerian teknis terkait. Adanya dua kementerian yang menaungi BUMN seringkali membingungkan bagi BUMN dalam pengambilan keputusan strategis," ujar Fahmy. 


Pengamat Ekonomi Energi UGM, Fahmy Radhi. Foto: Dok. Istimewa 


Ia berpendapat, selama ini peran Kementerian BUMN cenderung sebagai kepanjangan tangan kelompok kepentingan dan endorser dalam menempatkan Komisaris dan Direksi BUMN. "Bahkan endorser itu lebih powerful ketimbang penilaian kinerja dalam pengangkatan Komisaris dan Direksi BUMN. Sebagai ganti Kementerian BUMN yang dibubarkan perlu dibentuk Superholding, yang membawahi berbagai holding BUMN dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden," ucapnya.

Kalau alasan pemecatan Ahok semata karena bikin gaduh dengan mengungkap aib Pertamina, menurut Fahmy, alasan itu terlalu naif dan tidak mendasarkan pada kaidah manajemen professional. 

"Pemecatan Ahok sebagai Komut Pertamina seharusnya didasarkan atas pencapaian Key Performance Indicator (KPI), bukan karena bikin gaduh. KPI itu, di antaranya pemberantasan mafia migas, pembangunan kilang, penurunan impor migas. Kalau KPI ditetapkan itu tidak dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, Ahok memang seharusnya dipecat sebagai Komut Pertamina," tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengkritik pernyataan Ahok. Menurutnya, Ahok butuh panggung untuk menunjukkan kinerjanya sebagai Komisaris Utama, sehingga mengeluarkan pernyataan kontroversial.


Anggota Fraksi Partai Gerindra Komisi VI Andre Rosiade. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan 



Andre menegaskan pernyataan Ahok itu tanpa dasar, seperti bahwa Pertamina lebih suka beli blok migas di luar negeri daripada eksplorasi dalam negeri. Padahal faktanya, banyak eksplorasi dalam negeri yang telah dilakukan Pertamina.

Andre meminta Ahok tidak merasa superior seolah-olah paling benar kerjanya, paling bersih dan tidak pernah salah. Menurutnya, Pertamina tidak butuh Superman, tetapi butuh Superteam yang bersama-sama memajukan Pertamina dan Industri Migas Nasional.

"Bulan lalu Pertamina bekerja sama dengan KPK dan telah berhasil menyelamatkan aset perusahaan sebesar Rp 9,5 triliun. Selain itu, Pertamina juga telah mendapat sertifikat ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Suap. Untuk itu saya usul sebaiknya Presiden Jokowi dan Menteri BUMN copot saja Pak Ahok daripada terus membuat kegaduhan yang tidak perlu," kata Andre.


Pertamina Jawab Kritik Ahok



Pertamina dan beberapa anak perusahaan telah menerapkan ISO 37001:2016 mengenai Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dan menjalankan kerjasama dengan KPK dan PPATK yang membuktikan komitmen pertamina untuk lebih transparan, dan memastikan semua sesuai dengan prosedur. 

"Kami menghargai pernyataan Pak BTP sebagai Komut yang memang bertugas untuk pengawasan dan memberikan arahan," kata Fajriyah kepada kumparan.   



VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fajriyah Usman di Kementerian BUMN, Jakarta. Foto: Ema Fitriyani/kumparan 


Hal-hal yang bersifat corporate action, lanjut Fajriyah, dilakukan manajemen dalam rangka pertumbuhan perusahaan dan juga memastikan ketahanan energi nasional, tentu saja pastinya akan mempertimbangkan internal resources dan dilakukan secara prudent.

"Koordinasi dan komunikasi dengan komisaris dan juga stakeholder terkait terus kami jalankan, agar semua terinfokan dengan baik apa yang sedang dijalankan oleh Pertamina," ujarnya.  

Sebagai informasi, untuk program One Village One Outlet, Fajriyah menyebut saat ini dari 66 ribu kelurahan di seluruh Indonesia, sudah 82 persen tersedia outlet LPG Pertamina. Sedangkan Pertashop juga sudah ada 576 outlet yang sudah terbangun dengan target 4.558 outlet.


Sumber :

https://kumparan.com/kumparanbisnis/ribut-soal-aib-direksi-haruskah-ahok-dipecat-dari-pertamina-1uDRxmCDflQ/full


 



perasaan kegaduhan saat ini masih berkaitan dengan tugas ahok untuk menurunkan impor,  pemberantasan mafia.




Baca juga :

4 Fakta Kebobrokan Pertamina yang Dibongkar Ahok, Nomor 3 Mengejutkan