Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan berencana melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pelaku jasa keuangan di platform fintech peer to peer lending atau pinjaman online (pinjol).

Saat ini Ditjen Pajak tengah menyusun aturan untuk memungut pajak tersebut. Kasubdit Peraturan PPN, Perdagangan, Jasa dan PTLL Bonarsius Sipayung mengatakan hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesamaan level of playing field antara jasa keuangan digital dan konvensional.

"Perkembangan bisnis begitu besar termasuk jasa keuangan. Ada fintech, bertemu lah antara lender dan borrower, sehingga muncul transaksi pinjam-meminjam," kata Bonarsius dalam Digital Regulatory Outlook 2021, dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (24/2/2021).

"Dalam konteks tertentu ini menimbulkan bias yang tentunya membutuhkan penegasan peraturan sehingga jelas konteks pemajakannya," lanjutnya.

Menurut Bonarsius pemerintah tidak perlu mengeluarkan undang-undang baru untuk melakukan pemungutan pajak terhadap pelaku jasa keuangan dalam fintech. Hanya saja pihaknya akan menyusun aturan turunan untuk menjadi tata cara pemungutan pajak.

"Lagi kita susun sebuah aturan yang mengatur aspek perpajakan baik sisi PPh maupun PPN di mana salah satu pengaturannya kalau ada penyerahan barang jasa dari para pihak pelaku usaha, baik lender maupun borrower. Kalau ada penghasilan, terutang PPh kalau ada penyerahan jasa terutang PPN," jelasnya.

Aturan yang tengah disiapkan tersebut juga akan dibahas bersama asosiasi perusahaan teknologi finansial. Itu dilakukan karena perusahaan yang hidup di industri digital ini memiliki karakter dan ekosistem yang berbeda dibandingkan dengan yang sudah ada saat ini.

Bonarsius menuturkan sebenarnya pemungutan pajak atas transaksi jasa keuangan digital sudah lama dibahas dan bukan sebuah masalah bagi para pelaku fintech. Akan tetapi, proses administrasi dalam pemungutan pajak selama ini memang masih jadi kendala.

"Yang paling penting adalah administrasi. Karena dalam pengertian kita terkait penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak), Undang-Undang kita wajib menerbitkan faktur pajak," kata Bonarsius.

link


"Perkembangan bisnis begitu besar termasuk jasa keuangan. Ada fintech, bertemu lah antara lender dan borrower, sehingga muncul transaksi pinjam-meminjam," kata Bonarsius dalam Digital Regulatory Outlook 2021, dilansir dari CNN Indonesia, Rabu (24/2/2021).

"Dalam konteks tertentu ini menimbulkan bias yang tentunya membutuhkan penegasan peraturan sehingga jelas konteks pemajakannya," lanjutnya.