Jakarta, CNBC Indonesia - Para pemimpin militer Myanmar berada di bawah tekanan baru setelah negara-negara terkaya di dunia mengutuk junta yang menanggapi demonstran anti-kudeta dengan kekerasan.

Myanmar yang dipimpin junta mulai melakukan kekerasan kepada pengunjuk rasa anti-kudeta, yang kebanyakan masyarakat sipil, yang juga menuntut kembalinya pemimpin de-facto Aung San Suu Kyi. 

Sejauh ini, tiga pengunjuk rasa anti-kudeta dinyatakan tewas setelah terlibat dalam demonstrasi. Sementara seorang pria yang berpatroli di lingkungan Yangon, yang melawan penangkapan malam, juga ditembak mati pada akhir pekan lalu.

Para menteri luar negeri dari kelompok negara demokrasi kaya G7, yang terdiri dari Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat bersama dengan Uni Eropa, mengecam hal tersebut. 

"Penggunaan amunisi langsung terhadap orang yang tidak bersenjata tidak dapat diterima," kata mereka dalam sebuah pernyataan pada Selasa (23/2/2021), dikutip dari AFP.
"Siapapun yang menanggapi protes damai dengan kekerasan harus dimintai pertanggungjawaban," lanjut mereka, menyerukan pasukan keamanan Myanmar untuk "menahan diri sepenuhnya dan menghormati hak asasi manusia dan hukum internasional".

Kecaman tajam muncul setelah dua anggota junta masuk daftar hitam oleh AS, yakni kepala angkatan udara Maung Maung Kyaw dan sesama anggota junta Moe Myint Tun, setelah AS mengumumkan sanksi yang ditargetkan terhadap jenderal tinggi lainnya awal bulan ini.
Beberapa jam sebelumnya, Uni Eropa juga menyetujui sanksi yang menargetkan militer Myanmar dan kepentingan ekonomi mereka, dengan kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan dukungan keuangan untuk program reformasi pemerintah akan ditahan.

Sementara Indonesia mendukung peran perantara perdamaian melalui ASEAN. Pada Selasa malam, Kementerian Perhubungan Myanmar mengonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi akan tiba di ibu kota Naypyidaw pada Kamis (25/2/2021) untuk melakukan pembicaraan.

Retno menjadi utusan asing pertama yang mendarat di negara itu sejak kudeta 1 Februari. Indonesia sendiri secara proaktif dalam melobi negara-negara tetangga untuk membantu menengahi krisis melalui ASEAN.
Utusan khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener juga berharap dapat mengunjungi negara itu segera.

"Mereka mengatakan saya selalu disambut 'tetapi untuk saat ini Anda tidak bisa datang' jadi ya tapi belum," katanya kepada Prancis menjelang pertemuan khusus Majelis Umum PBB di Myanmar yang dijadwalkan Jumat.
Sejak kudeta 1 Februari, total 696 orang telah ditangkap, menurut kelompok pemantau Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik, dengan hampir semuanya masih di balik jeruji besi.

Penutupan internet dalam semalam juga menjadi rutinitas, menimbulkan ketakutan akan penangkapan pengunjuk rasa anti-kudeta selama pemadaman listrik.
Dalam beberapa pekan terakhir, militer Myanmar telah mengerahkan gas air mata, meriam air, dan peluru karet melawan pengunjuk rasa, dengan insiden yang terisolasi dari penggunaan peluru tajam. Mereka juga meningkatkan kehadiran pasukan keamanan di Yangon, kota terbesar Myanmar.


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...-lempar-sanksi