Jakarta, CNBC Indonesia - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah buka suara soal isu yang beredar jika Indonesia diklaim mendukung junta militer Myanmar.

Laporan awal muncul dalam pemberitaan Reuters pada Senin (22/2/2021), di mana RI disebut sedang melobi beberapa negara ASEAN untuk mendukung pemilu ulang yang akan dilakukan militer pasca kudeta. 

"Apa yang dituliskan (Reuters) sebagai salah satu plan of action, dalam kesempatan ini saya secara tegas membantah adanya satu plan action," kata Teuku dalam perempuan daring pada Selasa (23/2/2021) sore.

"Faktanya sekarang Ibu Menlu sedang menyamakan persepsi, mengumpulkan pandangan dari menlu-menlu ASEAN lainnya, sebelum satu pertemuan spesial dari menlu-menlu ASEAN dapat dilaksanakan," lanjutnya. 

Maka dari itu, Teuku menekankan kalau artikel di Reuters yang menyebutkan Indonesia seakan-akan mendukung satu proses pemilu baru di Myanmar adalah tidak benar.
Menurut Teuku, sejak awal Indonesia berada pada posisi yang sama. Sedari awal adanya perkembangan politik di Myanmar, Indonesia sudah mengeluarkan satu statement yang sangat jelas, yakni RI sangat prihatin atas perkembangan politik di Myanmar.
Indonesia juga menghimbau Myanmar dapat penggunaan prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN, diantaranya komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip-prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional.

"Indonesia menggarisbawahi bahwa perselisihan-perselisihan terkait hasil pemilihan umum kiranya dapat diselesaikan dengan mekanisme atau hukum yang tersedia," ujarnya.
Selain itu, kata Teuku, Indonesia juga mendesak semua pihak di Myanmar untuk menahan diri dan mengedepankan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar dari berbagai permasalahan yang ada, sehingga tidak semakin memperburuk situasi di Myanmar.

"Jadi yang ingin kami garis bawahi, setelah kita mengeluarkan statement pasca terjadinya perkembangan politik di Myanmar, posisi nasional Indonesia tidak berubah, tidak ada satu perubahan atau pergeseran posisi apapun," tambahnya.
"Ini dipertegas setelah Presiden RI Joko Widodo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Muhammad Yassin yang memintakan adanya satu pertemuan menteri luar negeri ASEAN, yakni Special ASEAN Foreign Ministers Meeting."
Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon, Myanmar digeruduk para demonstran anti kudeta. Mereka memprotes sikap Indonesia yang diklaim mendukung junta militer sambil membawa foto pemimpin de facto Aung San Suu Kyi dan juga beberapa poster yang bertuliskan perlawanan kepada pemilu militer.
Peristiwa ini terungkap dalam sebuah posting seorang jurnalis lokal Hnin Zaw di Twitter, yang mempublikasikan sebuah foto bagaimana para demonstran berunjuk rasa di depan KBRI


https://www.cnbcindonesia.com/news/2...rbu-kedubes-ri