SuaraSumbar.id - Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah turut mengomentari polemik Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang larangan siswa berpakaian agama tertentu di sekolah negeri.

Menurut Mahyeldi yang baru saja ditetapkan sebagai Gubernur Sumatera Barat terpilih itu, pemerintah mesti bersinergi bersama masyarakat dalam penguatan Indonesia, khususnya di Sumbar.

"Sekarang ini solusi terbaik ialah membangun soliditas," katanya usai ditetapkan sebagai Gubernur Sumbar terpilih, Jumat (19/2/2021).

Mahyeldi juga menyarankan pemerintah melihat mana yang lebih prioritas untuk pembangunan dan mana yang mesti didahulukan.

"Soliditas antara masyarakat dan pemerintah harus didahulukan, sehingga pembangunan bisa berjalan, termasuk mengeluarkan peraturan-peraturan," katanya.

"Tidak elok kiranya terjadi penolakan-penolakan. Itu membuat renggang," sambungnya lagi.

Kota Padang, kata Mahyeldi, sudah memiliki Perda yang mengatur tentang seragam sekolah. Namun, SKB 3 Menteri tak berkaitan langsung dengan Pemerintah Kota Padang karena berada di bawah kebijakan pemerintah provinsi.

"Kota Padang mengikuti aturan perundang-undangan. Walaupun kasus terjadi di Kota Padang, tetapi kewenangannya bukan di Kota Padang, kewenangannya ada di provinsi," tuturnya.

Dia mengibaratkan SKB 3 Menteri bagaikan senjata besar yang tak seharusnya dikeluarkan untuk menghabisi hal kecil.

"Ketika kita membunuh satu lalat, jangan kita bom. Masalahnya saja yang diperbaiki, sehingga tidak terjadi penolakan-penolakan. Maka di sinilah, saya katakan kearifan," katanya dikutip dari Covesia.com - jaringan Suara.com.

https://sumbar.suara.com/amp/read/20...alat-pakai-bom

Lho kog bicara bunuh2an...

Ini bicara kebijakan di sekolah negeri yg di bawah otoritas Mendikbud.
Dari skb 3 menteri tidak ada yg melarang siswinya pakai jilbab.
Tapi memaksakan pakai jilbab itu juga dilarang bila sekolah yg melakukannya.
Tapi klo ortunya yg maksa itu sudah bkn ranah pemerintah tapi ranah pribadi dan nilai keimanan seseorang.
Anehnya...
Lha kog orang2 yg kagak pernah pakai jilbab yg ribut.
Ane sejauh ini tidak melihat ada sosok2 wanita yg bersuara disana soale.

Jangan habiskan energi urusan receh pak,klo ente pinter silahkan sosialisasikan sama warga sana klo anak2nya pergi sekolah wajib pakai jilbab tuk beragama islam.
Jadi itu sudah ranah ente dan klo ada apa2 entelah yg bertanggung jawab.
Jangan bebankan ke sekolah atas sikap pemaksaan yg ente inginkan.
Ane harap pemerintah pusat jgn melunak,bila melunak maka tidak salah akan menyebar kemana2 dgn memakai alasan kearifan lokal.
Andaikan daerah non muslim dgn atas nama kearifan lokal melarang siswi muslim berjilbab akan menjadi bumerang kepada pemerintah pusat itu sendiri.