INDUSTRY.co.id - Jakarta, Dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Barat (Jabar) yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan secara virtual Selasa kemarin, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan 5 poin strategis pembangunan infrastrukur di Jabar.

Menurut Ridwan, usulan pertama ialah terkait Pengembangan Kawasan Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Kedua, Pengembangan Jabar Selatan. Ketiga Pengembangan Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. 

Kemudian keempat, Pengembangan wilayah Bodebekpunjur–Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Puncak-Cianjur- Karawang-Purwakarta) dan kelima, Pembangunan Infrastruktur di Kota Bogor.
 
Usulan tersebut menurut Ridwan Kamil dilakukan agar dalam menjalankan percepatan pembangunan infrastruktur di Jabar dapat diiringi dengan pembentukan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pembangunan Kawasan khususnya Cirebon-Patimban-Kertajati agar dapat melengkapi dan mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Provinsi Jabar.

"Wilayah ini nantinya akan menjadi Kawasan Metropolitan REBANA seluas 43.913 hektar yang direncanakan menjadi upaya pencegahan terjadinya penyebaran industri yang tidak terkendali, seperti yang terjadi di Bodebek-Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Karawang-Purwarkarta)," ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kepada Menko Luhut B Pandjaitan seperti dilansir redaksi Industry.co.id dari laman Kemenkomarves pada Rabu (17/2/2021).

"REBANA ini akan menjadi pusat kegiatan karena memiliki investasi yang besar," sambungnya. 

Di titik ini, jelas Ridwan, juga akan dilakukan perbaikan ekosistem pesisir dan ketahanan pantai melalui penanaman mangrove, pembangunan prasarana di sentra-sentra pergaraman rakyat di Kabupaten Subang, Kabupaten Cirebon, dan lain-lain.

Sementara terkait Patimban dan Kertajati sendiri, menurut Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi, Pelabuhan ini ditargetkan rampung pada tahun 2026-2027 dengan kapasitas sebanyak 7,5 TEUs peti kemas dan daya tampung terminal sebesar 600 ribu mobil completely build up (CBU). 
Kemudian, Bandara Kertajati akan diusulkan untuk menjadi tempat perawatan pesawat. 

“Pelabuhan Patimban dan Bandara Kertajati adalah vocal point Jabar Utara,” kata Budi Karya Sumadi.

Sementara itu Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan juga angkat bicara soal usulan kedua Pemprov Jabar, terkait  pengembangan Jabar Selatan. 

Menurutnya ia setuju, wilayah yang ditinggali oleh 3.771.547 penduduk dengan luas wilayah 10.059 kilometer persegi atau sekitar 28,36 persen dari total luas wilayah Jawa Barat, perlu dibangun segmen Jalur Tengah Selatan (JTS).

Panjang jalan JTS ini sendiri adalah sekitar 321,26 kilometer.  Meliputi Bagbagan, Kiaradua, Lengkong, Segaranten, Tanggeung, Ciwidey, Pangalengan, Cikajang, Bantar Kalong dan Kerta Rahayu. 

“Jadi Jabar Selatan ini memang perlu lebih banyak intervensi pemerintah. Jalan ini akan bagus sekali untuk tahap awal,” beber Sofyan Djalil dalam kesempatan itu.

Menanggapi pernyataan Menteri ATR/BPN, Gubernur Jabar Ridwan Kamil pun mengatakan bahwa Jabar Selatan perlu menjadi perhatian agar wilayah tersebut memperoleh keadilan infrastruktur dan tidak tertinggal secara akses dan fasilitas dibandingkan wilayah lain di Jabar. 

“Apalagi Jabar Selatan memiliki potensi pariwisata yang tinggi,” imbuhnya.
Sepakat dengan pernyataan tersebut, Menko Luhut menuturkan, JTS menjadi sangat kritis.

"Menurut saya karena bergerak di enam sektor krusial, yaitu transportasi, pengairan dan irigasi, air minum dan sanitasi, pariwisata dan ekonomi, penanganan bencana, serta kelautan dan perikanan," ucap Luhut.

Senada, Gubernur Ridwan menegaskan agar infrastruktur air dapat menempati prioritas utama, yang dilanjutkan dengan transportasi dan keterhubungan.

Kemudian usulan ketiga adalah pengembangan kawasan perkotaan Cekungan Bandung, mulai dari pemulihan daerah aliran sungai (DAS) Citarum, pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) Kertasari, penanganan sampah tuntas kawasan, pengintegrasian sistem angkutan umum massal perkotaan, pembangunan kawasan metropolitan Bandung Raya, reaktivasi rel kereta api Rancaekek-Tanjungsari-Kertajati, serta penyediaan Bandung Raya Bus Rapid Transit (BRT).

Keempat, pengembangan wilayah Bodebekpunjur–Karpur (Bogor-Depok-Bekasi-Puncak-Cianjur- Karawang-Purwakarta). Kelima, Pembangunan Infrastruktur di Kota Bogor. 
Di titik ini akan dilakukan pemulihan DAS Cilamaya, pemulihan DAS Kali Bekasi, Wadu Cibeet di Kabupaten Karawang, Waduk Cijurey di Kabupaten Bogor, serta relokasi longsor Sukajaya. Selain itu, diusulkan pula untuk dilakukan penyediaan sarana transportasi di Kota Bogor.

Khusus mengenai penanggulangan banjir dan longsor di Bodetabek-Punjur, Mendagri Tito Karnavian pun minta ada perhatian khusus. 

“Diperlukan adanya integrasi hulu, tengah, dan hilir yang melibatkan semua pihak,” tegasnya dalam forum Rakor tersebut.

Oleh karena itu, Mendagri Tito menyebutkan, sebelumnya juga telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama dan Rencana Aksi Penanggulangan Banjir dan Longsor di Kawasan Jabodetabek-Punjur Tahun 2020-2024 pada tanggal 2 Juni 2020 dengan metode electronic sign melalui video conference oleh 6 menteri, 3 gubernur, 4 bupati, dan 5 walikota. 
Ini menjadi aksi nyata pemerintah pusat dan daerah dalam menyikapi banjir Jabodetabek-Punjur.

Selain permasalahan banjir, isu Bodetabek-Punjur juga menyangkut ketersediaan air baku, sanitasi dan persampahan, permasalahan pesisir dan pulau reklamasi, serta kemacetan.

Baca Berita Selengkapnya:
https://www.industry.co.id/read/8103...-bodebekpunjur