Pernyataan Presiden Joko Widodo yang meminta masyarakat untuk lebih aktif menyampaikan kritik serta masukan terhadap kinerja pemerintah dinilai pakar pidana Abdul Fickar Hadjar hanya sekedar basa-basi yang lucu.

Abdul Fickar menyebut pernyataan pemerintah itu tidak “nyambung” dengan realitas demokrasi di lapangan. “Pernyataan Pak Jokowi itu enggak nyambung dengan realitas demokrasi di lapangan. Karena itu masyarakat melihatnya sebagai sebuah basa-basi yang lucu,” kata Abdul Fickar, saat diwawancara Info Indonesia, Jumat (12/2/2021).

Dia sendiri tidak bisa memastikan apakah ajakan dari presiden itu memang serius, lip service belaka, atau malah bentuk kepura-puraan soal banyaknya penangkapan terhadap warga negara hanya karena sikap dan pemikiran yang berlawanan dengan pemerintah.

“Di sisi lain, banyak aktivis ditangkapi dan diproses hukum dengan UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik). Ini yang saya maksud dengan basa-basi yang lucu,” tegasnya.

Abdul Fickar mengatakan, dalam banyak kesempatan ia selalu menegaskan bahwa pasal 27 ayat 3 dan pasal 28 ayat 2 UU ITE seharusnya dicabut. Ada dua alasan kuat. Pertama, semangat pembuatan UU ITE sejatinya adalah mengatur bisnis dan perdagangan, karena itu tidak cocok ada ketentuan yang mengatur pencemaran nama baik atau ujaran yang menyebabkan permusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).


https://www.infoindonesia.id/read/20...uma-basa-basi-

Si wiwi udah biasa ngomong A, ngerjain B. persis kayak anaknya.

Gibran: Kasihan Rakyat Kalau Ada Dinasti Politik
https://m.kumparan.com/kumparannews/...inasti-politik