jpnn.com, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menyebut demokrasi Indonesia terancam. Bagian pernyataan JK yang dikritisi Yusril ialah, "Jika demokrasi tidak jalan, pemerintah akan jatuh." Penggalan kata yang disampaikan JK itu disampaikan saat memberikan sambutan dalam acara PKS secara virtual pada Jumat (13/2) kemarin.

Yusril menanyakan kepada JK, konsep demokrasi bagaimana yang harusnya diterapkan negara di Indonesia ini. Sebab, demokrasi yang kebablasan akan membawa Indonesia runtuh. Baca Juga: Di Acara PKS, JK Tanyakan Bagaimana Kritik Pemerintah Tanpa Dipolisikan "Persoalan mendasarnya adalah, demokrasi yang bagaimana yang mau dijalankan. Dari dulu kita berdebat tidak habis-habisnya tentang konsep demokrasi kita. Bongkar pasang konsep enggak selesai-selesai," kata Yusril dalam keterangan yang diterima, Sabtu (13/2). Ketua Umum PBB itu juga menyatakan, sistem dan perincian pelaksanaan pemilu lima tahun sekali sifatnya bongkar pasang. Begitu juga sistem kepartaian. "Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang enggak selesai-selesai. Pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, bongkar pasang terus," kata Yusril.

Oleh karena itu, Yusril menilai konsep demokrasi akhirnya menjadi permainan kekuasaan. Tujuannya cuma satu, yaitu melanggengkan kekuasaannya sendiri. "Siapa kuat, dia menang dan berkuasa. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir. Demokrasi kita sekarang bergantung pada kekuatan baru, kekuatan uang dan modal," jelas Yusril.


Yusril menanyakan kepada JK, apakah demokrasi seperti itu yang mau dijalankan. Baca Juga: Pilu, Istri Ungkap Kondisi Ustaz Maaher Sebelum Meninggal

Yusril menganggap demokrasi berdasarkan kekuatan uang justru kini mengancam. Apabila tidak dijalankan pemerintah, maka bisa saja akan terjatuh. Tetapi jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh. (tan/jpnn)

https://m.jpnn.com/news/yusril-senti...mau-dijalankan

Diskusikan lah segera wahai anak bangsa.
Demokrazy ala joko cebong tinggalkan. Rejim otoriter oligarki dinasti.
Kembali ke era sby era kebebasan pendapat.