Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengajak epidemiolog untuk membuat desain kebijakan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Epidemiolog Griffith University, Dicky Budiman mendorong pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) murni.

"Jadi PSBB sesuai UU saja jangan dimodifikasi, kalau daerah-daerah terbatas bikin lah, di Jawa bikin, seluruh puskesmas ada klinik demam, itu akan jadi solusi keterbatasan testing, klinik demam ini solusinya isolasi karantina, kita perbanyak fasilitas isolasi karantinanya, untuk memutus kecepatan virus ini bertambah," jelas Dicky Budiman, ketika dihubungi detikcom, Senin (2/1/2021).

Pasalnya, Dicky mengatakan efek dari penerapan PPKM tidak signifikan. Dicky menyebut PPKM merupakan PSBB yang telah dimodifikasi.

"Dari awal saya sampaikan tidak akan efektif, karena PPKM ini PSBB yang dilonggarkan, modifikasi. PSBB yang dimodifikasi yang sudah kita lihat ya tidak ada yang efektif," Imbuh Dicky.

Menurut Dicky, PPKM bisa efektif bila kasus Corona di Indonesia tidak sebesar sekarang. Dicky mengaku telah mengusulkan ke pemerintah soal penerapan PPKM dalam ruang lingkup komunitas sejak akhir Maret 2020.

Sementara itu, Epidemiologi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Riris Andono Ahmad, mengatakan sudah seharusnya pemerintah melibatkan epidemiolog dalam hal menentukan kebijakan PPKM.

"Ya sepatutnya kan, karena prinsip pengendalian penyakit kan, basisnya epidemiolog. Sudah sepatutnya kalau orang epidemiolog dilibatkan," ujar Riris.

Riris mengatakan jika pemerintah meminta dirinya untuk terlibat dalam perumusan PPKM, maka ia dengan senang hati menyanggupinya. Menurut Riris, pemerintah harus memiliki target berapa orang dan sektor mana saja yang akan dihentikan pergerakannya selama PPKM.

Riris turut mengomentari kebijakan PPKM yang sebelumnya sudah diterapkan pemerintah. Riris menyebut implementasi PPKM tidak jelas.

"Tidak jelas itu PPKM mau ngapain, sekian orang diminta seperti ini-ini, tapi target apa yang mau dicapai tidak jelas sehingga implementasinya juga tidak jelas," tutur Riris.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta Luhut untuk mengajak para epidemiolog untuk bersama-sama merumuskan desain kebijakan PPKM. Hal tersebut karena Jokowi menilai PPKM yang selama ini diterapkan di Indonesia tidak efektif dan tidak tegas.

https://news.detik.com/berita/d-5356...240.1579675154