TEMPO.CO, Jakarta - Ketua DPD Partai Demokrat Kalimantan Selatan, Rusian, menceritakan pengakuan sejumlah kadernya ihwal pertemuan dengan Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko yang disebut-sebut bertujuan membicarakan rencana mengambil alih (kudeta) Partai Demokrat. Ada sembilan orang ketua DPC Demokrat Kalimantan Selatan yang menghadiri pertemuan tersebut.

Menurut Rusian, mereka menerima undangan dari Jhoni Allen Marbun, kader senior Demokrat yang kini duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Jhoni, kata dia, mengundang dengan alasan akan ada pemberian bantuan untuk korban bencana banjir di Kalimantan Selatan.

"Ketua-ketua DPC diundang oleh anggota fraksi DPR Demokrat untuk mendapatkan bantuan pinjaman, sehingga mereka berkenan untuk menerima bantuan itu dan berangkat," kata Rusian kepada Tempo, Selasa malam, 2 Februari 2021.

Selain Jhoni Allen Marbun, ada nama lain yang juga berperan mengundang ketua-ketua DPC. Dia adalah seorang kader senior Demokrat berinisial A. Rusian membenarkan hal ini. "Orangnya sudah tidak begitu aktif, tapi di kepengurusan masih ada," kata dia.

Rusian mengaku sekitar tiga atau empat pekan lalu juga sempat dihubungi oleh JAM untuk datang ke Jakarta. Namun lantaran saat itu belum ada bencana banjir Kalsel, alasan yang terlontar adalah ajakan bersilaturahmi dan berbisnis.

Rusian mengatakan tak menggubris ajakan itu. Menurut dia, untuk keperluan partai, undangan bagi ketua-ketua DPD biasanya disampaikan langsung oleh Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Ketua Majelis Tinggi Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalau di luar itu Ketua DPD enggak begitu respons-lah," kata Rusian.

Ketua DPC Demokrat dari Kalsel yang menghadiri undangan itu lantas mengadu kepada partai. Kepada DPP, mereka bercerita tentang pertemuan di Hotel Aston, Setiabudi, Jakarta Selatan yang dihadiri Jhoni Allen Marbun, Nazaruddin, dan Moeldoko.

Politikus Demokrat Rachland Nashidik menyebut pertemuan terjadi di salah satu ruangan di lantai 28 hotel tersebut pada Rabu, 27 Januari 2021. Rachland menyebut mereka yang hadir mendapatkan uang Rp 25 juta dan dijanjikan Rp 75 juta sisanya jika Moeldoko sudah berhasil menjadi ketua umum Demokrat.

Menurut Rusian, ia langsung meminta DPP Demokrat mengamankan ketua-ketua DPC Kalsel begitu mendapat laporan. "Saya titip pesan agar bantu ketua-ketua DPC yang di Jakarta biar posisinya tidak terombang-ambing. Karena dia kan sudah punya niat baik melaporkan, tentu perlu perhatian dan apresiasi," kata Rusian.

Menanggapi tudingan terhadap dirinya, Moeldoko mengakui bertemu dengan sejumlah orang. Namun dia menyebut pertemuan berlangsung di rumahnya. Menurut Moeldoko, mereka datang bergelombang. Ia pun mengaku terbuka menerima mereka sebagai mantan Panglima TNI yang tak membatasi diri terhadap siapa pun.

"Berikutnya curhat terkait situasi yang dia hadapi, ya gue dengerin aja, gitu. Berikutnya ya dengerin aja. Saya sih sebenernya prihatin melihat situasi itu karena saya juga bagian yang mencintai Demokrat, gitu," kata Moeldoko, Senin malam lalu, 1 Februari 2021.

Tempo masih berusaha menghubungi Jhoni Allen Marbun untuk mengkonfirmasi tuduhan yang muncul di persoalan Partai Demokrat. Pesan dan telepon ke nomornya belum direspons.

https://nasional.tempo.co/amp/142922...mpression=true

Efek anak bau kencur jadi ketum...

Membuat gerah sebagian kadernya...

Bila benar apakah pak moeldoko salah..

Jelas tidak..

Karena bila ini rancangan tidak di dukung orang dalam yaaa percuma saja