BeritaHits.id - Pendiri Partai Ummat, Amien Rais meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membatalkan rencana pembentukan Pam Swakarsa. Ia menilai pembentukan Pam Swakarsa lebih banyak mudharat dibandingkan manfaatnya.

Hal itu disampaikan oleh Amien Rais melalui kanal YouTube miliknya Amien Rais Official pada Kamis (28/1/2021) malam.

"Pam Swakarsa dibatalkan saja pak Kapolri, juga pak Jokowi. Lebih banyak mudharatnya darpada manfaat," kata Amien Rais seperti dikutip Suara.com, Jumat (29/1/2021).

Amien mengaku khawatir dengan rencana Pam Swakarsa besutan Kapolri. Ia khawatir lahirnya Pam Swakarsa akan menimbulkan pelanggaran HAM.

Pam Swakarsa berisiko akan dimasuki oleh orang-orang tak bertanggungjawab hingga bisa menelan korban jiwa.

"Kalau Pam Swakarsa betul-betul dari Papua Barat, Papua hingga ke Aceh, kalau sampai kesusupan orang-orang yang mungkin tidak seperti dimaksudkan kita, semua bisa-bisa nanti ada yang enteng tangannya dan melakukan pelanggaran HAM berat sampai mengorbankan nyawa atas nama keamanan dan sebagainya," ungkap Amien.

Eks Ketua MPR RI itu juga mengingatkan Pam Swakarsa bisa berpotensi terjadinya proxy killing atau pembunuhan antar orang sipil.

"Pam Swakarsa berpotensi terjadinya proxy killing, jadi orang sipil membunuh sama-sama sipil. Yang mengendalikan siapa? Itu oknum Polri yang bertanggungjawab," tuturnya.

Ia meminta agar rencana Pam Swakarsa bisa ditinjau kembali dan tidak diputuskan secara gegabah sebab membawa dampak besar.

"Kalau pakai bahasa lembut, tolong Pam Swakarsa ditinjau kembali. Dengan bahasa lugas tolong dibatalkan saja," ungkapnya.

Hidupkan Lagi Pam Swakarsa

Sebelumnya, Listyo berencana menghidupkan Pasukan Pengamanan Masyarakat Swakarsa setelah menjadi kapolri. Melibatkan kembali Pam Swakarsa bertujuan untuk membantu menciptakan keamanan negara.

"Ke depan, tentunya Pam Swakarsa harus lebih diperanaktifkan dalam mewujudkan harkamtibmas, jadi kita hidupkan kembali," kata Listyo dalam fit and proper test calon kapolri di DPR, Rabu (20/1/2021).

Pam Swakarsa nanti akan diintegerasikan dengan teknologi dan informasi milik Polri sehingga mereka terintegrasi dengan petugas kepolisian.

Wacana mengaktifkan lagi Pam Swakarsa sebenarnya sudah lama digulirkan Kapolri Jenderal Idham Azis, tetapi diprotes.

Anggota Komisi III Arteria Dahlan salah satu yang memprotes, dia mengatakan, "Diksi Pam Swakarsa ini bagi kita-kita pak mengikuti dan mengalami peristiwa 98 pak, ini memang agak sensitif pak. Karena Pam Swakarsa zaman dahulu dipakai untuk menggebuk pak, aksi-aksi dan kegiatan demokrasi. Kalau dihadirkan kembali mungkin juga harus dilakukan sosialisasi yang lebih baik lagi."

Dalam rapat dengan kapolri, Rabu (30/9/2020), anggota Komisi III Habiburokhman mengingatkan agar jangan sampai peraturan kapolri terkait Pam Swakarsa malah mengulang peristiwa 1998.

"Soal konsep tentu kita menentang kalau Pam Swakarsa ini seperti '98 itu untuk melawan kelompok reformasi, sebagian bersenjata jelas ya. Kami juga waktu itu ada di lapangan, diblok Pamswakarsa terjadi bentrokan dan lain-lain sebagainya, itu konsep," kata dia.

"Soal nama saya pikir alangkah banyak nama lain, kenapa harus pakai Pam Swakarsa? Bisa pakai nama lain yang tidak menimbulkan trauma bagi kita."

https://hits.suara.com/read/2021/01/...ef=home_list_8