Ketentuan pelaksanaan pilkada serentak dalam RUU pemilu menjadi salah satu isu yang menuai perbedaan pandangan di antara fraksi partai di komisi II DPR.

Dalam desain pemilu di UU Pemilu 2016, Pilkada tahun 2022 dan 2023 ditiadakan digabungkan dengan Pemilu 2024 menjadi Pemilu serentak nasional. Namun, saat ini muncul usulan agar dinormalkan lagi.

Fraksi PDIP menjadi pihak yang mengusulkan pilkada tetap diadakan serentak 2024. Anggota komisi II Fraksi PDIP, Junimart Girsang, mengatakan perlu konsisten dengan ketentuan aturan yang mengatur pelaksaan pilkada serentak di 2024.

"Fraksi PDIP tetap konsisten mengusulkan Pilkada gubernur, bupati, wali kota, dilakukan serempak pada tahun 2024," kata Junimart saat dihubungi, Rabu (27/1).

Junimart mengatakan pelaksanaan Pilkada dapat diatur sedemikian rupa agar tak terbentur dengan pelaksanaan Pilpres dan Pileg.

"Masalah hubungannya dengan Pilpres dan Pileg ini hanya teknis pelaksanaan saja. Misalnya untuk Pileg dan Pilpres bulannya bersamaan, untuk pilkada bisa dilakukan 3-5 bulan berikutnya," kata dia.

Terkiat kekosongan pemimpin daerah, Junimart mengatakan Kemendagri dapat menunjuk pelaksana tugas (Plt) untuk memimpin daerah sementara waktu.

Sejumlah kepala daerah akan habis masa jabatan pada tahun 2022 dan 2023 adalah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selesai di 2022 dan Gubernur Jabar Ridwan Kamil di 2023.

"Menurut kami sebaiknya Pilkada 2022, 2023 bisa dilaksanakan di tahun 2024. Agar tidak terjadi kekosongan pemerintahan, maka kewenangan Mendagri untuk menunjuk PLT bagi setiap provinsi, Kabupaten, kota," tutup dia.

https://www.google.com/amp/s/m.kumpa...24-1v3l8EVPXdx

gabener edan bisa ngambek lagi nih konpers, demokrasi udah mati katanya. Kasian buzzer balaikota dan kadrun2 pks. 2022 kasusnya ganeber ini pasti diungkap karena dah ga jabat lagi hehe