CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Setelah Menteri Tinggalkan Acara, Sertifikat Tanah dari Jokowi Ditarik Lagi oleh BPN
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/600d267af4d695210d395041/setelah-menteri-tinggalkan-acara-sertifikat-tanah-dari-jokowi-ditarik-lagi-oleh-bpn

Setelah Menteri Tinggalkan Acara, Sertifikat Tanah dari Jokowi Ditarik Lagi oleh BPN

Setelah Menteri Tinggalkan Acara, Sertifikat Tanah dari Jokowi Ditarik Lagi oleh BPN

Nasib sial menimpa ribuan petani dari Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat karena sertifikat tanah yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo atau jokowi ditarik kembali oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sukabumi. Mereka pun menjerit lalu mengadukan hal itu ke DPRD Sukabumi.

Padahal mereka mendapatkan sertifikat tanah itu dari program Tanah Objek Reforma Agraria (Tora) dan dengan perjuangan yang begitu lama, yakni kurang lebih 20 tahun. Pada awal Pebruari tahun 2020, harapan mereka terkabulkan dengan diserahkannya 1.200 sertifikat untuk 1.507 petani yang dilaksanakan di Pondok Modern Assalam, Desa Sukaharja Kecamatan Warungkiara.

Pada acara penyerahan, sebelumnya dijadwalkan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo akan menyerahkannya secara langsung. Namun beliau ada halangan, maka diwakili oleh Sofyan Djalil, selaku menteri Agraria dan Tata Ruang dengan didampingi Bupati Sukabumi, Marwan Hamami.

“Namun setelah Pak Menteri dan Pak Bupati meninggalkan acara, kurang dari 30 menit sertifikat ditarik kembali oleh BPN Kabupaten Sukabumi dengan alasan belum selesai,” ujar Ketua Forum Petani Warungkiara, Puloh Saepul Anwar dalam acara audensi dengan Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi.

Karena percaya, lanjut Puloh, para petani pun mengembalikannya. Namun sayang, hingga sekarang ini sertifikat tersebut tak kunjung juga diberikan. Padahal ia mengaku sudah beberapa kali mendatangi BPN dan mengirimkan surat, namun tak kunjung juga sertifikat tersebut diberikan.

“Alasannya yang terakhir kami terima adalah harus ada Peraturan Bupati. Menurut kami ini janggal, lantaran dalam peraturan seatasnya tidak ada yang menyebutkan harus ada itu. Ini ada apa dengan BPN,” imbuhnya.

Melalui audensi tersebut, ia berharap DPRD Kabupaten Sukabumi turun tangan dan menghadirkan BPN agar memberikan penjelasan terkait panahanan dan belum dikembalikannya sertifikat para petani itu.

“Kami minta BPN dan Dinas Tata Ruang dihadirkan pada pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada kejelasan juga, kami akan duduki kantor BPN dan melaporkan kepada Bapak Presiden langsung,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sukabumi Faozi, mengaku persoalan yang terjadi di Kecamatan Warungkiara merupakan persoalan baru. Ia pun berjanji akan membantu para petani supaya sertifikat yang menjadi hak mereka segera diberikan.

“Ini persoalan yang baru menurut kami. Ada sertifikat yang merupakan program pemerintah, dalam hal ini Pak Jokowi ditarik kembali oleh lembaga di daerahnya. Sungguh keterlaluan. Kami akan gelar kembali pertemuan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan menghadirkan BPN dan Dinas Tata Ruang selaku mitra kerja kami,” tutupnya.

tipu

kesian amat cebong ditipu melulu sama junjungannya emoticon-Wkwkwk

Setelah Menteri Tinggalkan Acara, Sertifikat Tanah dari Jokowi Ditarik Lagi oleh BPNSetelah Menteri Tinggalkan Acara, Sertifikat Tanah dari Jokowi Ditarik Lagi oleh BPN
profile-picture
profile-picture
profile-picture
gagan23 dan 13 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 2
Ane ga baca ya . Jadi no komen
Mungkin kemaren itu simbolis aja. Jadi asal ada aja dulu. Sekarang masih diproses biar bener

#pikirpositif
Lihat 9 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 9 balasan
Muke gile bray.
Yah biar nanti waktu ambil lagi ada pelicin nya. Korup negara ini udah mendarah daging
Dulu zaman Soeharto ABS- Asal Bapak Senang

Sekarang zamannya ABS- Asal Bapak SudahFotoFoto

profile-picture
profile-picture
profile-picture
music9000 dan 2 lainnya memberi reputasi
emoticon-Ngakak
profile-picture
CDrama memberi reputasi
tipu" penguasa seperti biasa emoticon-Traveller
profile-picture
profile-picture
angga_nero dan shotgunBlues memberi reputasi
februari ditulis pebruari? ane dah gak yakin kalo ini kantot berita valid, EYD aja gak bener
emoticon-Malu
lagian, ngapain downgrare jokowi? emang besok dia nyapres lagi? mending ngebranding calon sendiri
2022 udah pilkada loh, 2 tahun ke 2024 jangan sampe basis suara ilang

edit: buset gw nyasar di trit penangkaran haters jokowi
emoticon-Nyepi
profile-picture
profile-picture
DoDoLanDoDoL dan angga_nero memberi reputasi
Diubah oleh joesatriyono
Lihat 3 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 3 balasan
Muke gile bre emoticon-Takut
uasuuu jadi pemimpin kok hobynya nipu rakyat sendiri emoticon-Blue Guy Bata (L)
profile-picture
shotgunBlues memberi reputasi
emoticon-Ngakak
Ya krn pemerintah kita atau kebanyakan orang Indonesia doyan bener acara2 "resmi" protokoler gak guna kayak acara serah terima kek gini
Tp esensi dari apa yg mesti dikasih malah diabaikan.

Apa susahnya buat BAST pake model absen ya foto sekedarnya sbg perwakilan laporan.
mental pejabat negara kok cuma nampang doang, nyusahin warga mesti hadiri acara gak guna.
profile-picture
profile-picture
ruuuruuu dan angga_nero memberi reputasi
Diubah oleh entecavir
Sama aja ga cebong atau pun kampret
profile-picture
utjuph memberi reputasi
ini janggal sih dan harus diviralkan, demi masyarakat sana juga, biar cepat selesai masalahnya
Sukabumi ya? Banyak pungli sampe tingkat desa buat bikin kartu penduduk, mulai dari akte anak, kk sampe ktp ditarikin duit sama perangkat desanya.
profile-picture
pulaukapok memberi reputasi
Berita kodok..
Gak heran emoticon-Ngakak
Wah silakan obrak abrik aja bpn nya
Wartawan silakan cari penyebabnya
Viralkan biar cepet ketahuan siapa yg salah
Wkwkwkkkkk
Coba cari berita selain di sukabumi biar sekalian dibenahi dari ribuan serah terima sertifikat gratis jokowi di seluruh nkri
Ini kasus pertama, ke dua, ke seribu?
Wkwkwkkkkkkk
Gratis lho
“Alasannya yang terakhir kami terima adalah harus ada Peraturan Bupati. Menurut kami ini janggal, lantaran dalam peraturan seatasnya tidak ada yang menyebutkan harus ada itu. Ini ada apa dengan BPN,” imbuhnya.

udh dibikin peraturan yg simple sm pempus,dibikin sulit lagi di daerah

tapi sm kadroen keburu dijadiin bahan coli,udh sono naikin lagi celananya droen emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
DoDoLanDoDoL dan pulaukapok memberi reputasi
Pemerintaha di indonesa emang gitu.. begitu ada pejabat pusat datang. Maka pejabar daerah auto jilat SENSOR..
profile-picture
pulaukapok memberi reputasi
Halaman 1 dari 2


GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di