POJOKSATU.id, JAKARTA – Kasus enam laskar Front Pembela Islam (FPI) telah dilaporkan ke Pengadilan Pidana Internasional (ICC) di Den Haag, Belanda.

Pelaporan itu dilayangkan Tim Advokasi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Itu dilakukan setelah hasil penyelidikan Komnas HAM dinilai tak memberikan hasil yang diinginkan.

Demikian disampaikan Munarman dikonfirmasi wartawan, Kamis (21/1) malam.

Munarman menyatakan, pihaknya akan terus mencari keadilan terkait kasus tersebut.

Kendati sekalipun pemerintah telah membekukan sejumlah rekening yang terafiliasi dengan FPI.

“Itu cara rezim (pemerintahan Presiden Joko Widodo) berpikir. Makanya rezim blokir semua rekening orang FPI,” kata Munarman.

Kendati rekening FPI dan yang terafiliasi itu dibekukan, tidak akan menjadi halangan sama sekali bagi pihaknya.

Bahkan, Munarman menyebut, masih ada sumber dana lain yang bisa digunakan untuk memperjuangkan keadilan.

Akan tetapi, eks Sekretaris Umum FPI itu enggan mengungkap asal dan jumlah uang yang dihabiskan untuk mengadu ke ICC di Belanda.

Anak buah Habib Rizieq Shihab ini lantas membandingkan proses peradilan di Indonesia dan Belanda.

Di Indonesia, kata dia, semua serba membutuhkan biaya dan ongkos.

“Emang rezim Indonesia, sedikit-sedikit ditarik ongkos dan dipajak,” katanya.

Menurutnya, pembloikiran rekening yang dilakukan pemerintah itu juga pernah dilakukan kaum pembenci Islam di masa lalu.

“Dulu Abu Jahal dan Abu Lahab juga memboikot perekonomian umat Islam dengan maksud melumpuhkan dan memadamkan cahaya agama Allah,” kata dia.

Langkah yang sama, lanjutnya, juga pernah dilakukan zionis Israel dengan memblokir ekonomi Palestina.

Hal itu dilakukan untuk melumpuhkan perlawanan bangsa Palestina.

“Kolonial Hindia Belanda juga melakukan taktik yang sama, blokir ekonomi,” imbuh Munarman.

Karena itu, dia mengaku tidak kaget dengan cara pemerintah yang membubarkan FPI dan memblokir semua rekening dan afiliasinya.

(jpnn/ruh/pojoksatu)

https://pojoksatu.id/news/berita-nas...s-dan-dipajak/