Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo. (foto: beritabuana)

TIMESINDONESIA, JEMBER – Terpilihnya Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri yang baru, disambut positif oleh berbagai pihak. Ketua Pengurus Cabang Nahlatul Ulama (PCNU) Jember, KH Dr Abdullah Syamsul Arifin.

"Kapolri yang baru terpilih ini kan sudah melalui mekanisme yang berlaku. Mulai dari penjaringan di Kompolnas yang kemudian dipilih oleh Presiden Jokowi untuk kemudian diajukan di Komisi III DPR RI dalam fit and proper test. Kita hormati wewenang itu," tutur Gus Aab, sapaan akrab KH Abdullah Syamsul Arifin, Kamis (21/1/2021).

Karena sudah melalui prosedur yang benar, latar belakang primordial Sigit semestinya tidak dipermasalahkan. Gus Aab berharap, Sigit bisa melanjutkan proses reformasi yang ada di tubuh Korps Bhayangkara. Terutama proses penegakan hukum yang dianggap publik tidak adil.

"Sebagaimana yang disampaikan beliau waktu fit and proper test di Komisi III DPR. Bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke  atas. Semua sama kedudukannya di mata hukum," ujar doktor Ilmu Syariah ini.

Gus Aab optimistis, Sigit mampu memenuhi ekspektasi masyarakat untuk melanjutkan pembenahan di tubuh Polri. Optimisme itu berdasarkan rekam jejak Sigit selama ini, terutama semasa memimpin Bareskrim Polri.

"Saya melihat prestasi beliau ketika berhasil menangkap buron-buron kakap. Itu bisa menjadi modal baik bahwa beliau bisa menunjukkan profesionalitasnya," ujar Gus Aab yang juga dosen di IAIN Jember ini.

Beberapa catatan prestasi Sigit semasa memimpin Bareskrim antara lain berhasil menangkap Maria Pauline Lumowo, terpidana kasus pembobolan BNI yang merugikan negara Rp 1,7 triliun. Maria Pauline Lumowa berhasil dibekuk pada Juli 2020 setelah buron selama 17 tahun. Penangkapan Maria Pauline Lumowo berhasil dicapai melalui lobi tingkat tinggi antara kepolisian Serbia dengan Bareskrim Polri.

Torehan lain, Sigit berhasil memulangkan Djoko Tjandra, buron kakap kasus BLBI yang telah buron selama 11 tahun. Imbas kasus ini, Sigit juga berani menyeret Brigjen Prasetijo Utomo, bawahannya di Bareskrim Polri sekaligus teman satu angkatannya di Akademi Kepolisian (Akpol).

Hadirkan Virtual Police-Kedepankan Hukum Progresif

Komjen Sigit menyebut akan melakukan sejumlah perubahan terhadap institusi Polri. Awalnya Komjen Sigit mengungkap ada 4 kebijakan utama yang akan dikejar demi mewujudkan Polri yang presisi. Di setiap kebijakan itu nantinya akan ada aksi konkret yang akan dilakukan oleh Komjen Sigit beserta institusi Polri.

"Road map program transformasi menuju Polri yang Presisi (Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan) pada kepemimpinan Polri ke depan mencakup empat kebijakan utama yakni (A) Transformasi Organisasi; (B) Transformasi Operasional; (C) Transformasi Pelayanan Publik; dan (D) Transformasi Pengawasan," kata Listyo di depan Komisi III DPR RI, Rabu (20/1/2021).

Berdasarkan 4 kebijakan utama tersebut, Komjen Sigit menyampaikan sejumlah program inovasi yang akan dilakukan Polri ke depannya. Berikut program-program transfromasi Polri yang akan dilakukan oleh Komjen Sigit.

1. Transformasi Organisasi

Komjen Sigit menjelaskan Transformasi Organisasi merupakan salah satu kebijakan utama sebagai bentuk adaptasi transformatif Polri secara internal dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat yang sangat dinamis.

Salah satu program Komjen Sigit yakni penataan kelembagaan dengan melakukan pemenuhan 1 Polsek untuk 1 kecamatan dengan hanya melakukan harkamtibmas.

Program lainnya pada transformasi ini yakni melakukan perubahan teknologi kepolisian modern di era Police 4.0. Komjen Sigit menyebut akan membuat kebijakan untuk mewajibkan pemasangan CCTV dimanapun.

2. Transformasi Operasional

Komje Sigit menyebut kebijakan transformasi operasional bisa sangat mempengaruhi berkembangnya tantangan dan harapan yang dihadapi Polri di tengah situasi dunia maya tanpa batas.

Karena itu, Komjen Sigit menyampaikan sejumlah program salah satunya yakni mengoptimalkan kampanye siber dan membentuk polisi dunia maya.

Selain itu, Sigit juga akan meningkatkan kinerja penegakan hukum di institusi Polri. Dia berjanji akan mengedepankan hukum progresif atau restorative justice dalam menegakkan hukum.

3. Transformasi Pelayanan Publik

Komjen Sigit menyebut kebijakan transformasi pelayanan publik bertujuan mewujudkan perubahan kultur di lingkungan Polri. Salah satu program Sigit yang akan diterapkan yakni pelayanan secara online dan drive thru.

"Membentuk layanan drive thru untuk pembuatan surat kehilangan, SKCK, perpanjangan SIM, Samsat, dll. Pelaksanaan pelayanan SIM yang memudahkan masyarakat kapanpun dan dimanapun," sebutnya.

Baca juga:Alasan Komisi III Setujui Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

4. Transformasi Pengawasan

Kebijakan Sigit yang lainnya yakin transformasi pengawasan. Sigit menjelaskan pengawasan merupakan salah satu elemen penting dalam pengelolaan organisasi guna mencegah terjadinya penyimpangan.

"Pengawasan di institusi Polri dilakukan secara internal berganda melalui pengawasan pimpinan dan pengawasan oleh fungsi pengawas di setiap unit organisasi Polri mulai dari unit terbesar di Mabes Polri hingga terkecil di Polsek berbagai daerah," sebut Sigit.

Salah satu program yang akan dilakukan Sigit yakni pengawasan oleh masyarakat. Dia berjanji akan menyediakan sistem pengawasan yang akan mudah diakses oleh masyarakat untuk mencari keadilan.

Baca juga:Ini Rencana 100 Hari Pertama Komjen Listyo Sigit Jadi Kapolri

Kasus Nenek Minah-Anak Polisikan Ortu Tak Boleh Terulang

Sigit mengatakan dalam kepemimpinannya ke depan tak boleh lagi ada kasus seperti Nenek Minah. Dia menegaskan akan melakukan perbaikan, salah satunya terkait penegakan hukum yang tidak tebang pilih.

"Sebagai contoh ke depan tidak boleh lagi ada hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Tidak boleh lagi ada kasus Nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum karena hanya untuk mewujudkan kepastian hukum," kata Komjen Sigit.

Dalam kasus tersebut, Nenek Minah (55) diganjar 1 bulan 15 hari penjara gegara memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA). Dalam persidangan majelis hakim terlihat ragu menjatuhkan hukuman. Bahan sang ketua majelis hakim Muslih Bamban Luqmono SH terlihat menangis saat membacakan vonis.

Akhirnya dalam kasus itu, Nenek Minah divonis hakim 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Keluarga pun menyambut gembira vonis itu.

Komjen Sigit juga menyinggung soal anak yang mempolisikan ibu kandungnya. Dia memastikan kasus tersebut tak boleh terulang.

Baca juga:Komisi III DPR Setujui Komjen Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri

Polsek Tak Dibebani Penegakan Hukum, Fokus Melayani

Ke depan, tugas kepolisian sektor atau Polsek di tingkat kecamatan tidak lagi dibebankan tugas penegakan hukum. Tugas Polsek ke depannya yakni mengurusi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas).

"Menjadikan Polsek sebagai basis resolusi dengan memprioritaskan kegiatan harkamtibnas, sehingga ke depan di beberapa Polsek-Polsek tertentu, tidak lagi kita bebankan dengan tugas penyidikan, sehingga di Polsek-Polsek tersebut nantinya hanya dibebani tugas preemtif dan preventif dan juga penyelesaian-penyelesaian masalah dengan restorative justice," ujar Komjen Sigit.

Komjen Sigit mengatakan, tugas penegakan hukum di beberapa wilayah akan ditarik di tingkat kepolisian resor (Polres) atau di tingkat kabupaten/kota. Komjen Listyo Sigit Prabowo berharap, Polsek ke depannya bisa lebih dekat dengan masyarakat.

Baca juga:PKS hingga Gerindra Puji Makalah 'Presisi' Komjen Listyo Sigit Prabowo

Persepsi Polisi Arogan-Pungli Jadi Perhatian Serius

Komjen Sigit berjanji untuk memperbaiki kinerja Polri yang dinilai negatif oleh masyarakat.

"Kritik berupa persepsi dan isu yang berkembang di lingkungan sosial dan menyoroti kinerja Polri harus menjadi perhatian serius," kata Sigit dalam fit and proper test di DPR yang disiarkan langsung, Rabu (20/1/2021).

Komjen Sigit mencontohkan, pelayanan yang dinilai berbelit-belit hingga arogansi anggota Polri harus dihilangkan. Komjen Sigit menyebutkan, persepsi dan isu negatif terhadap Polri menjadi perhatian serius ke depan.

Untuk itu, Sigit berjanji di bawah kepemimpinannya nanti, Polri akan mengedepankan penegakan hukum yang mengedepankan rasa keadilan masyarakat dan memenuhi harapan masyarakat.

Dia juga berjanji akan merubah potret Polri di masyarakat. Ia berjanji di bawah kepemimpinannya nanti, penegakan hukum harus dilaksanakan dengan humanis dan memenuhi rasa keadilan.

Baca juga:Komjen Listyo Ingin Benahi Pelayanan Polri yang Arogan dan Kasar

Intensifkan e-Tilang, Polantas Fokus Atur Lalin

Komjen Sigit juga berjanji akan mengurangi interaksi dalam proses penilangan untuk menghindari praktek penyimpangan uang pada proses tilang.

Sebaliknya ia akan mengintensifkan penerapan tilang elektronik atau menggunakan kamera electronic traffic law enforcement (e-TLE).

"Khusus di bidang lalu lintas, penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut e-TLE," kata Komjen Sigit.

Menurut dia, hal itu untuk mengurangi praktek penyimpangan selama penindakan tilang oleh anggota di lapangan. Sementara itu jika tilang berbasis elektronik, nantinya pelanggar lalu lintas akan dikirimkan surat dari kepolisian dan diminta mengikuti prosedurnya secara elektronik.

Oleh karena itu, anggota Polantas bisa fokus mengatur lalu lintas tanpa perlu melakukan tilang. Komjen Sigit berharap hal ini akan meningkatkan perilaku anggota Satuan Lalu Lintas ke depan.


Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo dipastikan akan dilantik menjadi Kapolri setelah lolos dalam uji kelayakan  dan kepatutan (fit and proper test ) di Komisi 3 DPR RI pada Rabu (20/1/2021) kemarin. (*)


https://www.google.com/amp/s/amp.tim...-di-masyarakat

Kadroen tiarap kau, polisi siber di tuiter akan massif. Said didu gemeteran liat muka sangar kapolri yang baru. Kita akan liat Kadroen2 munaroh dan nopel mengerang kesakitan dibikin pak listyo dan ahok
Kadroen2 sjw sebisa mungkin harus dihabisin secepatnya, jangan dibiarkan tumbuh bagaikan jamur seperti 8 tahun era si keboow