Quote:
Original Posted By netizen62►
“Lebih dari 2,2 juta hektar atau lebih dari 91% atau setara lebih dari 33 kali lipat luas DKI Jakarta, izin-izin perkebunan tersebut diberikan pada periode Presiden SBY.
Adapun, izin-izin perkebunan yang diberikan pada era Presiden Joko Widodo, seluas lebih dari 200.000 hektar atau di bawah 9%,” jelas Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, di Jakarta, Rabu (21/3).
“Lebih dari 2,2 juta hektar atau lebih dari 91% atau setara lebih dari 33 kali lipat luas DKI Jakarta, izin-izin perkebunan tersebut diberikan pada periode Presiden SBY.
Adapun, izin-izin perkebunan yang diberikan pada era Presiden Joko Widodo, seluas lebih dari 200.000 hektar atau di bawah 9%,” jelas Vanda Mutia Dewi, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia, di Jakarta, Rabu (21/3).
Dalam kurun waktu 1990 hingga 2019 terjadi penurunan luas hutan alam sebesar 62,8 persen
TriajiRabu, 20 Januari 2021 - 17:25 WIB
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyebut bahwa telah terjadi penurunan jumlah luas hutan khususnya di daerah aliran sungai (DAS) di Kalimantan Selatan (Kalsel). Dari data terjadi penurunan sebanyak 62,8 persen dalam kurun waktu 29 tahun.
"Dalam kurun waktu 1990 hingga 2019 terjadi penurunan luas hutan alam sebesar 62,8 persen," ujar Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK Karliansyah dalam acara "Informasi Banjir Kalimantan Selatan" yang digelar secara daring, Selasa (19/1).
Menurut Karliansyah, penurunan terbesar terjadi pada1990 hingga 2000. "Saat itu penurunan mencapai 55,5 persen," imbuh dia.
Namun, KLHK menilai penurunan jumlah hutan itu bukan faktor utama banjir, melainkan hujan menjadi faktor utama penyebab banjir di provinsi itu.
Hal ini disampaikan oleh Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai KLHK Saparis Soedarjanto. Dikutip JPNN.com, dari hasil analisis pihaknya, banjir di beberapa wilayah di Kalimantan Selatan disebabkan oleh berbagai faktor.
Salah satu contohnya, kata dia banjir di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah terjadi karena faktor lokasi, bentuk daratan, curah hujan, dan aktivitas sekitar.
Kedua wilayah tersebut berada pada pertemuan dua anak sungai sehingga akumulasi air yang berkumpul di sana besar. Kedua anak sungai bertemu di lereng kaki dan tekuk lereng.
Kondisi ini diperparah dengan curah hujan yang sangat besar dan berdurasi lama. Kemudian, lereng pada hulu DAS menerima volume air besar dengan waktu konsentrasi cepat.
Dengan kombinasi pertanian lahan kering campur di bagian hulu dan tambang dengan lereng yang curam, serta kegiatan pertambangan di lereng tengah akhirnya menyebabkan sedimentasi di alur sungai yang berujung banjir.
"Kami sudah lakukan upaya rehabilitasi juga. Kalau dilihat kawasan hutan yang kritis ini kan tidak terlalu kritis sebetulnya. Sehingga bisa simpulkan, hujan adalah faktor utama yang menyebabkan banjir. Tinggi sekali curah hujannya, sampai berhari-hari," tandas dia.
https://m.bizlaw.id/read/35807/Tidak...sen-Terpangkas
Makanya Omnibus law diciptakan jokowi agar semua kepala daerah tidak bisa sewenang-wenang keluarkan izin perpanjangan ke perusahaan, izin sering disalahgunakan jelang pilkada demi dana dari bohir tambang. Omnibus law memastikan aburizal bakrie, jusuf kalla bahkan prabowo tidak bisa seenaknya lobi2 gubernur lagi
Sudah..percayakan saja ke Jokowi urusan keseimbangan hutan dan ekonomi negara, seperti injak gas dan rem dalam penanganan corona. Jokowi telah membuktikan sangat jarang terjadi kebakaran hutan yang bikin negara tetangga komplain seperti dulu.
Quote:
Original Posted By ikardus►50% karena tambang batubara nya si aburizal bakri dan prabowo itu. Sisanya hujan deras 10 hari berturut. Gubernurnya yg beri izin tambang dan sawit dari dulu siapa? Minta pertanggungjawaban lah
