CARI
KATEGORI
KATEGORI
Home / FORUM / All / News / Berita dan Politik /
Rekening HRS dan Kerabat Diblokir, ... Ini Negara Hukum, Jangan Sewenang-wenang
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/5ffee7f826377258e2109254/rekening-hrs-dan-kerabat-diblokir--ini-negara-hukum-jangan-sewenang-wenang

Rekening HRS dan Kerabat Diblokir, ... Ini Negara Hukum, Jangan Sewenang-wenang

Rekening HRS dan Kerabat Diblokir, ... Ini Negara Hukum, Jangan Sewenang-wenang

FAJAR.CO.ID — Wakil Ketua MPR RI, Dr HM Hidayat Nur Wahid MA, meminta pemblokiran rekening Front Pembela Islam (FPI), keluarga Habib Rizieq Shihab (HRS) dan sejumlah pihak yang terafiliasi dengan FPI tidak dilakukan serampangan.

Sosok yang karib disapa Ustaz HNW menegaskan pemblokiran harus dilakukan sesuai kaidah negara hukum yang mengedepankan keadilan.

“Konstitusi mengatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan menjamin hak asasi terkait hak mempertahankan kehidupan dan pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana disebut dalam Pasal 28A dan Pasal 28C,” ujar HNW melalui siaran pers di Jakarta, Selasa (12/1).

Menurut HNW, berdasar ketentuan tersebut maka semestinya tindakan pemerintah, termasuk memblokir rekening suatu organisasi atau seseorang, tidak dilakukan seenaknya tanpa mekanisme yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

“Kita juga sudah memiliki beberapa instrumen hukum terkait pemblokiran rekening yang harus dipegang bersama-sama,” ujarnya.

Ia menjelaskan aturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TIndak Pidana Pendanaan Terorisme dan UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dua aturan ini menjadi dasar bagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam melakukan pemblokiran rekening. Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempertanyakan apakah mekanisme pemblokiran sudah melewati proses yang dibenarkan melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana disebutkan oleh UU Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Menurutnya, hal tersebut merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi agar pemblokiran tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

HNW mengutip ketentuan Pasal 23 Ayat (2) yang berbunyi “Pemblokiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan oleh PPATK, penyidik, penuntut umum atau hakim dengan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta atau memerintahkan PJK atau instansi berwenang untuk melakukan pemblokiran.”

Selain itu, kata HNW tidak semua dana di rekening dapat diblokir. Ketentuan Pasal 34 memuat sejumlah pengecualian dana yang tidak boleh diblokir.

Yakni dana untuk pemenuhan kebutuhan orang atau korporasi yang meliputi, antara lain, pengeluaran untuk keperluan makan sehari-hari, biaya pengobatan atau perawatan medis orang yang tercantum beserta keluarganya, biaya penyediaan jasa hukum dan lain sebagainya.

“Apalagi di antara yang rekeningnya diblokir adalah anak-anak Habib Rizieq Shihab (HRS), juga Munarman selaku Sekretaris Umum FPI,” katanya.

Padahal, lanjut dia, yang bersangkutan sudah menyebutkan bahwa dana di rekening itu untuk pengobatan ibunya dan tidak terkait dengan FPI. “Itu seharusnya termasuk yang dikecualikan dari pemblokiran,” tuturnya.

Menurut HNW, yang paling krusial adalah dasar pemblokiran rekening dengan menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2010 TPPU yang patut dipertanyakan. Ia menjelaskan secara teori hukum adalah dalam penanganan TPPU, yang seharusnya dibuktikan terlebih dahulu adalah kejahatan asal atau predicate crime-nya.

“Yang dicuci dalam pencucian uang itu adalah uang ‘hasil dari tindak pidana’. Dalam kasus ini, memang tindak pidana apa yang sudah dilakukan oleh HRS dan keluarga, serta FPI dan afiliasinya? Dan apakah sudah ada putusan pengadilannya?” tanya HNW.

HNW menuturkan adanya pemblokiran rekening yang terkesan tidak menerapkan proses hukum di pengadilan, serta ketidakadilan. Karena, lanjut dia, banyaknya kasus pencucian uang atau korupsi yang sudah ditetapkan oleh pengadilan, tetapi rekening mereka tidak dilakukan pemblokiran. Karena itu, ujar HNW, langkah FPI dan afiliasinya menempuh jalur hukum dengan mengajukan keberatan merupakan langkah yang tepat.

“Langkah FPI yang mengikuti aturan hukum dan taat terhadap konstitusi, terutama prinsip negara hukum yang hormati HAM, hendaknya dibalas oleh PPATK dan pengadilan juga dengan sepenuhnya mengikuti aturan hukum dan keadilan dalam penetapan terkait dengan pemblokiran,” kata dia.

Ia menegaskan bila semua proses itu tidak sesuai hukum, maka pemblokiran haruslah dicabut. “Bila tidak sesuai dengan aturan hukum, demi keadilan dan kebenaran hukum, segeralah pemblokiran itu dicabut,” pungkasnya.


Rekening HRS dan Kerabat Diblokir, Wakil Ketua MPR: Ini Negara Hukum, Jangan Sewenang-wenang

Gw dukung pendapat Ustadz HNW. Rekening-rekening IB HRS dan semua koleganya adalah rekening pribadi yang akan digunakan untuk kesejahteraan umat Islam. Hampir semua pengembangan kesejahteraan umat Islam di Indonesia didanai oleh beliau-beliau diatas.

Rumah sakit, pesantren, lembaga pendidikan, UKM dll sumber dananya mutlak dari Beliau-Beliau diatas. Triliunan dana yang ada di rekening-rekening tersebut kalau diblokir akan menghentikan seluruh pengembangan kesejahteraan umat Islam di Indonesia.

Alhamdulillah, seluruh kader/anggota PKS begitu istiqomah dalam mendukung semua gerakan IB HRS. Sesama ikhwan yang mencita-citakan berdirinya sistem khilafah di Indonesia memang harus mendukung apapun yang terjadi. Nyawa taruhannya pun akan dijabanin oleh para ikhwan dan mujahid-mujahidah tersebut.

profile-picture
profile-picture
profile-picture
winehsuka dan 15 lainnya memberi reputasi
Halaman 1 dari 3
astagfirullah emoticon-Kagets

Rekening HRS dan Kerabat Diblokir, ... Ini Negara Hukum, Jangan Sewenang-wenangRekening HRS dan Kerabat Diblokir, ... Ini Negara Hukum, Jangan Sewenang-wenang


Rekening HRS dan Kerabat Diblokir, ... Ini Negara Hukum, Jangan Sewenang-wenang


Rekening HRS dan Kerabat Diblokir, ... Ini Negara Hukum, Jangan Sewenang-wenang

Rekening HRS dan Kerabat Diblokir, ... Ini Negara Hukum, Jangan Sewenang-wenang

Rekening HRS dan Kerabat Diblokir, ... Ini Negara Hukum, Jangan Sewenang-wenang
profile-picture
profile-picture
profile-picture
fro.gprince dan 8 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh MahoImperator
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 2 balasan
"Bank itu riba, kecuali bank syariah."

Ttd,

Kadrun.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan 5 lainnya memberi reputasi
Bibib... Tambah...

{thread_title}
profile-picture
profile-picture
profile-picture
lupis.manis dan 3 lainnya memberi reputasi
wakil ketua mpr mau intervensi hukum? emoticon-Bingung
profile-picture
profile-picture
profile-picture
hantumasam dan 2 lainnya memberi reputasi
Yang semena-mena, pake ngibul disertasi, diundang king salman, sampe nyangkut di Arab.. semua ngibul demi lari dari hukum.. dan sekarang mewek hukum..

nyinyir PBB, mewek ke PBB
nyinyir komnas HAM, mewek ke komnas HAM
nyinyir pemerintah, mewek ke pemerintah

Mulutmu mulut pelacur..

emoticon-Wakaka
profile-picture
profile-picture
profile-picture
aloha.duarr dan 7 lainnya memberi reputasi
Sewenang wenang? PPATK itu memiliki wewenang untuk memblokir rekening2 yang dianggap mencurigakan.

Pasal 41 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur kewenangan PPATK emoticon-Big Grin

Kalo nga siap dengan wewenang tsb, ya mending pake celengan aja emoticon-Wkwkwk
profile-picture
profile-picture
profile-picture
pilotugal2an541 dan 9 lainnya memberi reputasi
Diubah oleh Mistaravim
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Nanti bapak jadi pengacara aja di sidang berikutnya... Sepertinya bapak lebih pantas daripada yg prapradilan kemarin
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan 37sanchi memberi reputasi
konsekuensi dianggap ormas terlarang akhi
kalau tak puas silahkan layangkan gugatan
ga usah kebanyakan bacot partai sapi
profile-picture
extreme78 memberi reputasi
sudahkah anda menyetor zakat ke rek irvan gani ?

emoticon-Ngakak
profile-picture
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan 3 lainnya memberi reputasi
Lho kata si aziz baru di akhirat nanti pemerintah jolim ini dituntut ngembaliin berlipat2 emoticon-Bingung
profile-picture
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan 4 lainnya memberi reputasi
lama gak kedengeran nih orang, eh nongol2 mewek .......... emoticon-Hammer2
profile-picture
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan 3 lainnya memberi reputasi
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
Menampilkan 1 - 0 dari 1 balasan
Taati hukum donk
Minta hrs hadapi semua kasus hukumnya
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan ian.benjamin memberi reputasi
Kenapa yg protes orgnya itu2 aja ya? Gerombolan otak cacat mabuk candu .
profile-picture
profile-picture
profile-picture
lupis.manis dan 3 lainnya memberi reputasi
Butuh kaca neh emoticon-Leh Uga
profile-picture
profile-picture
profile-picture
lupis.manis dan 4 lainnya memberi reputasi
emoticon-Ngakak (S)
saat lu kabur apa mikir negara hukum? emoticon-Smilie
profile-picture
profile-picture
profile-picture
pilotugal2an541 dan 3 lainnya memberi reputasi
udah kek biasa aja. klo dinyinyirin PKS fix berarti langkah yang ditempuh itu langkah yang benar
profile-picture
profile-picture
profile-picture
pilotugal2an541 dan 2 lainnya memberi reputasi
Rekening HRS dan Kerabat Diblokir, ... Ini Negara Hukum, Jangan Sewenang-wenang
profile-picture
profile-picture
profile-picture
kecrutz dan 4 lainnya memberi reputasi
emoticon-Ngakak

Makanya jangan rusuh
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan MahoImperator memberi reputasi
loh ni kan baru dicari dulu yang berkaitan...supaya bisa dijadiin bukti makanya diblokir dulu,kalo pas dicek nantinya ternyata aman yauda dibuka lagi


lagian kan da dibilang uangnya masi adaemoticon-Embarrassment
profile-picture
profile-picture
extreme78 dan MahoImperator memberi reputasi
Halaman 1 dari 3


GDP Network
© 2021 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved
Ikuti KASKUS di