JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengaku heran lantaran pemerintah provinsi DKI Jakarta tak memperketat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) meski kasus penularan Covid-19 meningkat tajam.

Tri menduga ada intervensi pemerintah pusat dalam keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali memperpanjang PSBB transisi.

"Ini kan ditekan oleh Pusat agar kegiatan ekonomi jalan. Dia (Anies) takut melawan Pusat sekarang," kata Tri kepada Kompas.com, Selasa (5/1/2021).
"Biarkan saja Pusat yang bertanggung jawab. Jangan marah-marah kalau kasusnya banyak," imbuhnya.
Tri menilai tak ada alasan bagi Pemerintah Provinsi DKI memperpanjang PSBB transisi selain faktor ekonomi. Sebab, berbagai indikator menunjukkan bahwa kasus Covid-19 terus meningkat di Ibu Kota.

Hal ini dapat dilihat dari positivity rate atau rasio antara orang yang dites dengan yang dinyatakan positif. Dalam sepekan terakhir, positivity rate di DKI Jakarta mencapai 12,9 persen, jauh dari standar aman Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 5 persen.

Sementara itu, positivity rate di DKI sejak awal pandemi adalah 8,8 persen. Artinya memang ada kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

"Jadi pertimbangan satu-satunya (melanjutkan PSBB transisi) adalah ekonomi. Jakarta kan center of economy sebagai Ibu Kota dan pusat bisnis," kata dia.

Tri menyebut, PSBB transisi dengan segala pelonggarannya memang bisa membantu pemulihan ekonomi.

Namun, Tri kemudian mengingatkan bahwa keputusan memperpanjang PSBB transisi dapat berdampak fatal pada angka kematian yang akan terus meningkat.
"Ini kita di tepi jurang, kalau ke kanan masuk jurang ekonomi. Kalau ke kiri, masuk jurang kesehatan, ancamannya kematian," ujar dia.

Gubernur Anies memutuskan untuk memperpanjang PSBB transisi mulai 4 Januari 2021 hingga 17 Januari. Sebelumnya, kebijakan yang sama diberlakukan sejak 21 Desember 2020-3 Januari 2021. Menurut Anies, DKI Jakarta justru berhasil memperbaiki situasi di akhir tahun kemarin.

"Berdasarkan penilaian dari BNPB maupun FKM UI, kami memutuskan untuk memperpanjang PSBB masa transisi hingga 17 Januari 2021," kata Anies dalam keterangan tertulis, Minggu (3/1/2021).

Anies menjelaskan, berdasarkan penilaian indikator dari BNPB, DKI Jakarta berhasil naik peringkat dari daerah dengan risiko tinggi pada 20 Desember 2020 menjadi daerah dengan risiko sedang per 27 Desember 2020.

Adapun skor penilaian berdasarkan indikator pengendalian Covid-19 dari Fakultas Kesehatan Masyarakat UI, Jakarta meraih skor 59 pada 2 Januari 2021. Pada dua pekan sebelumnya, yakni 19 Desember dan 26 Desember 2020, Jakarta mencatatkan skor 61.

Sampai Senin (4/1/2021) kemarin, masih ada penambahan kasus baru sebanyak 1.832 di Ibu Kota. Penambahan itu membuat total keseluruhan kasus Covid-19 di Jakarta menjadi 191.075.

Sebanyak 173.036 orang di antaranya sembuh, sementara yang masih dalam perawatan sebanyak 14.670 orang.
Adapun korban jiwa akibat Covid-19 di Jakarta sebanyak 3.369 orang.

https://megapolitan.kompas.com/read/...n?amp=1&page=2

Abud sendiri bilang berhasil lha kog situ nuduh2 pusat

Sejak kapan psbb abud sukses...itu yg menjadi pertanyaannya.


Yg buat istilah PSBB transisi dgn segala caranya yaaa abud bkn pusat.
Pusat taunya PSBB dan new normal.

Tapi masalah melonjaknya kasus koronak tidak mutlak salah abud juga karena kesadaran masyarakatnya masih banyak yg sok jago anti koronak