SLEMAN - Kapolri Jenderal Idham Azis menerbitkan maklumat mengenai larangan penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Hal itu berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), hingga Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

(Baca juga: GP Ansor Tangsel Rayu Mantan Anggota FPI Hijrah)

Ada lima isi maklumat itu. Satu di antarnya berisi masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial.

Baca Juga:

• Ada Maklumat Kapolri Tentang Larangan Mengunggah Konten FPI di Medsos, Ini Sikap Dekan FH UMY
• Ada Maklumat Kapolri, Perayaan Malam Tahun Baru 2021 di Babel Lengang
• Ada COVID-19 Jenis Baru, WNA Dilarang Masuk Indonesia, Farhan: Langkah Telat, Tapi...

Apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun diskresi Kepolisian.


https://video.sindonews.com/embed/9332


Mengenai hal itu, pengamat sosial UGM, Hempri Suryatno menilai hal tersebut agak terlalu berlebihan. Seharunya mengenai aturan tersebut, terlebih didahulu melakukan sosiali dan edukasi kepada masyarakat. "Saya hanya khawatir justru bisa kontraproduktif bagi pemerintah sendiri," kata Hempri, Jumat (1/1/2021).

(Baca juga: Ada Maklumat Kapolri Tentang Larangan Mengunggah Konten FPI di Medsos, Ini Sikap Dekan FH UMY)

Menurut Hempri, yang lebih penting dilakukan yakni mengedepankan pendekatan yang lebih humanis dan kehati-hatian. Termasuk yang diamati bukan hanya FPI, tetapi organisasi atau gerakan lain yang ingin mengganti Pancasila juga harus diawali dan dibubarkan.

"Jangan sampai nantinya ada pihak yang kontra justru menguatkan, dan menganggap pemerintah cenderung bersikap otoriter," papar Dosen Departeman Pembangunan Sosoal dan Kesejahteraan (PSdk) Fisipol UGM itu.

(Baca juga: 98 Hari Mengarungi Samudera Indonesia di Tengah Pandemi COVID-19, KRI Bima Suci Pulang)

Hempri menambahkan, untuk pembubaran FPI sendiri sudah tepat, namun dalam mengawal pembubaran prinsip humanisme tetap harus dikedepankan. "Pertarungan wacana dalam soal FPI ini kan masih terus berlangsung, sehingga jangan sampai ada salah langkah yang diambil oleh pemerintah yang justru bisa berakibat blunder," ungkapnya.


Sumber : https://daerah.sindonews.com/read/28...ent_aggregator

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Polsek Bintan Timur Amankan 3 Pria Pemakai Narkoba

- Hari Pertama Tahun 2021, Pemuda Pasuruan Dihajar Massa Usai Gasak Uang Penjual Daging

- Pesta Narkoba di Tempat Karaoke Digerebek, Tiga Pria Ini Tahun Baruan di Penjara