Jakarta - 

Kuasa hukum Habib Rizieq Shihab (HRS), Ichwan Tuankotta, mengklaim kliennya memiliki bukti pembelian lahan yang di atasnya berdiri Pondok Pesantren (Ponpes) Markaz Syariah, Megamendung, Kabupaten Bogor. Ichwan menyebut Habib Rizieq memiliki perjanjian oper garap.

"Ya jadi karena ini memang bentuknya garapan, tanah garapan, dan kita sudah menganggap bahwa petani di sekitar situ sudah menggarap puluhan tahun, karena tadi, sudah ditelantarkan PTPN VIII. Maka, untuk membeli itu dibuatlah perjanjian oper garap, yang disaksikan pejabat setempat, baik RT, RW, maupun kepala desa, begitu," ujar Ichwan menjawab pertanyaan apakah pihak Habib Rizieq punya bukti HGU, saat dihubungi, Minggu (27/12/2020).

Baca juga:Tim Hukum HRS Ngaku Beli Lahan Markaz Syariah dari Petani, BPN: Itu Salah

Ichwan menuding PTPN VIII menelantarkan lahan tempat Markaz Syariah berdiri lebih dari 25 tahun. Menurutnya, ada konsekuensi yang harus diterima jika menelantarkan lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU).

"Karena tanah itu ditelantarkan, konsekuensinya di dalam UU Agraria tahun 60, itu ada kaitan tentang penelantaran, ya. Di sini disebutkan, di Pasal 34 yang saya baca, kalau HGU itu ditelantarkan, otomatis menjadi hapus haknya, begitu," ucapnya.

Lalu, bukti apa aja yang akan diberikan kuasa hukum HRS kepada PTPN VIII?

"Jadi begini, kalau bukti-bukti, kita ada bukti-bukti berkaitan keterangan saksi, saksi yang kita beli dari pembeli. Itu dia menyampaikan bahwa memang tanah itu sudah ditelantarkan," sebut Ichwan.

"Bukti lainnya bahwa kita juga membeli itu disaksikan oleh pejabat setempat, baik RT, RW, maupun kepala desa, yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, gitu lho, perjanjian oper alih garap," imbuhnya.

sumur

Dia kira oper garap macam garap neng fitjah hots