Jakarta, Beritasatu.com - Menyikapi beredarnya potongan-potongan rekaman suaranya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, William Aditya Sarana, menegaskan kembali bahwa dalam proses pembahasan anggaran, sikap PSI sudah bulat dan sudah disampaikan di rapat paripurna pandangan umum fraksi yang menyatakan menolak dengan tegas kenaikan anggaran-anggaran tidak esensial di tengah pandemi Covid-19.

“Sikap PSI sudah bulat menolak kenaikan anggaran tidak esensial. Pengunggahan rekaman suara saya yang dipotong-potong di media sosial diduga kuat dilakukan oleh kekuatan politik lama yang ingin menghentikan PSI menyuarakan transparansi anggaran di Jakarta serta postur anggaran yang berpihak kepada rakyat, setelah PSI menolak kenaikan RKT ratusan miliar,” kata William dalam keterangannya, Sabtu (25/12/2020).



William menilai potongan suara tersebut tidak mencerminkan substansi rapat. Rekaman tersebut dipotong-potong dan bukan merupakan diskusi yang utuh. William mendorong agar seluruh rapat di DPRD direkam dan dibuka ke publik agar masyarakat mengetahui proses dan substansi seluruh pembahasan anggaran. Bahkan, William menyesalkan hingga saat ini, Pemprov DKI sama sekali belum membuka isi final detil anggaran yang sudah diketok tiga minggu silam.




William mengatakan konteks kalimat yang disampaikan mengenai kenaikan dana banpol adalah menanggapi rekomendasi kebijakan dari KPK dan LIPI. Kedua lembaga tersebut, menilai pendanaan pemerintah untuk partai politik diperlukan dalam rangka memperkuat demokrasi dan menekan korupsi oleh para pejabat publik dari partai politik.

“Konteksnya adalah saya sudah mempelajari dan menyampaikan rekomendasi KPK dan LIPI bahwa partai politik harus memiliki keuangan yang sehat untuk beroperasi, dengan demikian potensi korupsi politik dapat ditekan. Inilah semangatnya. Semangat baik untuk sehatnya kualitas demokrasi kita,” tandas William.

Namun, mengingat saat ini Jakarta masih dalam kondisi pandemi dan kesulitan ekonomi, tutur dia, pembahasan kenaikan pendanaan partai politik oleh pemerintah (public funding) menjadi tidak relevan.

William mengingatkan kembali bahwa pada prinsipnya sikap akhir PSI mengenai APBD adalah yang dibacakan secara formal dan tertulis di Pandangan Umum Fraksi pada Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta tanggal 27 November 2020.

“Sesuai dengan rekomendasi KPK dan LIPI ‘public funding’ itu perlu cuman masalah timing saja, pantas atau tidak? Karena melihat konteks yang tidak relevan maka pada Pandangan Umum itu PSI tidak mendorong kenaikan dana Banpol. Malah kami menegaskan untuk memangkas kegiatan-kegiatan yang tidak relevan seperti kenaikan RKT ratusan miliar yang sempat diusulkan. Itu sudah clear sikap Partai dan Fraksi kami,” tutup William.

Sebelumnya, beredar rekaman suara dari anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana yang meminta adanya kenaikan dana bantuan politik (banpol) dari APBD untuk Tahun Anggaran 2021. Dalam rekaman tersebut, William mengusulkan kenaikan dana banpol dari Rp 5.000 per suara menjadi Rp 7.000 hingga Rp 20.000 per suara.

“Pertama, untuk Kesbangpol, mungkin karena memang sudah disampaikan ke saya, mungkin saya harus sampaikan di sini. Apakah mungkin jika dana banpol itu dinaikkan, Pak? Sekarang kita Rp 5.000 per suara, mungkin bisa dinaikkan lagi. Kita maunya sih, kalau kita mengusulkan Rp 7.000 lah gitu. Rp 20.000 atau ceban (Rp 10.000),” ujar William yang dikutip Beritasatu.com dari rekaman yang beredar, Sabtu (26/12/2020).

William mengatakan, pihaknya sebenarnya menginginkan dana parpol naik setinggi-tingginya untuk membiaya operasional partai. Namun, karena pandemi Covid-19, William minta Pemprov DKI tetap realistis tentang kemungkinan kenaikan dana banpol tersebut untuk Tahun 2021.

“Kalau saya sih maunya setinggi-tingginya sehingga kita bisa memenuhi operasional partai. Yang realistis aja Pak. Bisa tidak kita naikkan lagi di tahun 2021,” terang dia.

Selama ini, dana banpol senilai Rp 5.000 per suara untuk partai politik yang memiliki kursi di DPRD DKI. Jumlah ini dihitung berdasarkan perolehan suara parpol pada saat pemilihan legislatif.

SUMUR: BEREETA ONE