Pemerintah memastikan Lembaga Pengelola Investasi (LPI) mendapat komitmen investasi dari lembaga keuangan internasional asal Amerika Serikat (AS) dan Jepang sebesar US$ 6 miliar atau sekitar Rp 84,6 triliun (kurs Rp 14.100/US$). LPI dibentuk pemerintah atas mandat UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan lembaga keuangan yang telah menandatangani komitmen untuk berinvestasi ke LPI pada akhir November 2020 adalah The United States International Development Finance Corporation (DFC) sebesar US$ 2 miliar dan The Japan Bank for International Cooperation (JBIC) sebesar US$ 4 miliar.

"Lembaga Pengelola Investasi (LPI) telah memperoleh komitmen investasi dengan total dana 6 miliar dolar AS," ujar Airlangga dalam keterangan resminya, Jakarta, Jumat (18/12/2020).

Airlangga mengatakan LPI atau Sovereign Wealth Fund (SWF) akan menjadi salah satu solusi pemerintah untuk mendorong pemulihan ekonomi di tahun 2021.

"RPP Lembaga Pengelola Investasi (LPI) yang tengah disusun, bertujuan untuk mengelola dana investasi dari luar negeri dan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan dan mengurangi ketergantungan dana jangka pendek," jelasnya.

Airlangga optimistis tahun 2021 akan menjadi tahun peluang dan tahun pemulihan ekonomi nasional dan global. Terlebih, berbagai dukungan terhadap dunia usaha dan masyarakat telah diberikan, seperti program penempatan dana dan penjaminan kredit yang telah mendorong aktivitas di sektor keuangan dan sektor riil. Kemudian, program perlindungan sosial juga telah membantu menjaga daya beli masyarakat selama masa pandemi.

"Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan program PEN dengan alokasi anggaran sebesar Rp 372,3 triliun di tahun 2021. Alokasi anggaran ini telah disiapkan untuk mendorong percepatan implementasi program yang mendukung penciptaan lapangan kerja," katanya.

Selain itu, dikatakan Airlangga, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan daya saing daerah dan memperkuat penyelarasan kebijakan pajak antara pemerintah pusat dan pemda. Sehingga, disusun RPP Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, di mana melalui peraturan ini akan mengatur tarif yang diberlakukan untuk mendukung percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN).

Airlangga mengatakan, nantinya pemerintah pusat akan memberikan dukungan insentif anggaran bagi pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kemudahan berusaha.

"Dengan berbagai kombinasi kebijakan ini maka diharapkan ekonomi Indonesia dapat tumbuh di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen di tahun 2021 dengan inflasi tetap terjaga di kisaran 3 persen," kata Mantan Menteri Perindustrian ini.

Kondisi ini didukung dengan konsumsi, investasi, dan aktivitas perdagangan internasional yang pulih seiring dengan upaya percepatan pemulihan ekonomi nasional serta perbaikan ekonomi global. Namun demikian, upaya pemerintah tersebut tidak akan berhasil tanpa dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk akademisi dan lembaga pendidikan.


Sumber