Jakarta, CNBC Indonesia - Kewajiban tes PCR & tes Rapid antigen dari Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bagi wisatawan yang bakal berkunjung ke Bali memang sangat berdampak negatif bagi destinasi wisata Bali. Namun, di sisi lain upaya pemerintah dalam mencegah penularan pandemi sudah menunjukkan tanda-tanda positif dengan berkurangnya aktivitas di akhir tahun.
Semula, kebijakan itu bakal berefek dengan berpindahnya pengunjung ke daerah wisata lain, namun nyatatanya tidak. Kunjungan wisatawan ke Yogyakarta juga mengalami yang sama.

Kunjungan wisatawan yang semula diperkirakan bakal naik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Banyak pembatalan wisata yang mengakibatkan hotel gigit jari. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Deddy Pranowo Eryono mengaku hotel-hotel di wilayahnya sudah menyiapkan protokol kesehatan. Namun, itu bakal percuma jika banyak terjadi pembatalan.

"Pariwisata untuk tanggal 20 Desember hingga 31 Januari mengalami penurunan dari semula 60%, sekarang menjadi 42% sampai saat ini. Karena ada beberapa daerah yang mengetatkan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) yang memasuki area Jateng harus rapid atau swab di rest area yang dijaga petugas, padahal ke DIY harus melewati jalan itu, jadi satu-satunya akses," kata Deddy kepada CNBC Indonesia, Kamis (17/12).

Banyaknya pembatalan itu tidak lepas dari kebijakan provinsi di sekitar Yogyakarta, misalnya untuk memasuki Jawa Tengah, masyarakat harus rapid test antigen. Padahal, akses menuju Yogyakarta bisa tercapai dengan melewati provinsi Jateng. Tes ini yang membuat masyarakat enggan karena memerlukan biaya lebih.

"Kalau untuk tesnya gratis ditanggung pemerintah daerah setempat ngga masalah. Ini dibebankan ke orang yang lewat, jadi berat bagi mereka, ini dilematis. Sekarang masih 42%, kita harap ada kenaikan, meskipun memang reservasi belum tentu datang juga bisa aja ditunda ke tahun depan," sebut Deddy.
"Sampai tadi pagi sudah banyak yang melakukan pembatalan wisatawan ke Yogya, saya berani bilang ini karena banyak laporan dari teman-teman," lanjutnya.
Potensi bertambahnya pembatalan bisa terus terjadi. Apalagi, tidak ada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah.

"Tadi bersepakat, yang mau naik angkutan umum, transportasi udara, kereta dan bus, mesti ada rapid test antigen. Hitung-hitungannya akan deteksi lebih baik lagi, lebih akurat (dibanding rapid test antibodi)," kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo seperti dikutip dari laman resmi https://jatengprov.go.id.
Syarat pengetatan bepergian ke Bali sudah mendapat perintah dari Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan mewajibkan wisatawan yang hendak memasuki Bali agar melakukan tes PCR & tes rapid antigen H-2 jelang keberangkatan.

"Kami minta untuk wisatawan yang akan naik pesawat ke Bali wajib melakukan tes PCR H-2 sebelum penerbangan ke Bali serta mewajibkan tes rapid antigen H-2 sebelum perjalanan darat masuk ke Bali," kata Luhut.
Hal ini juga sudah disambut dengan surat edaran gubernur Bali tentang hal yang sama. Gubernur Bali Wayan Koster merilis Surat Edaran Nomor 2021 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat Selama Libur Hari Raya Natal dan Menyambut Tahun Baru 2021 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Provinsi Bali.

sumur

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...ali-jogja-juga