JAKARTA, KOMPAS.com - Seluruh anggota DPRD DKI Jakarta selain Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) meninggalkan ruang rapat paripurna (walk out) saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Aksi ini diawali oleh pernyataan kekecewaan yang disampaikan anggota Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Jamaludin. Ia mempertanyakan apakah pandangan umum fraksi yang akan disampaikan merupakan pernyataan dari DPW PSI Jakarta atau Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta. Sebab sebelumnya, Fraksi PSI menyetujui rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DPRD DKI. Namun, hal tersebut lalu dibantah oleh DPW PSI.

Oleh karenanya, apabila pandangan umum tersebut tidak disetujui oleh DPW PSI, maka Jamaludin tidak bersedia mendengarkan pandangan umum yang akan dibacakan.

"Tidak terjadi apa yang sudah disepakati (RKT), tidak diakui oleh partainya. Kalau memang tidak (diakui), saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar," kata Jamaludin di ruang rapat paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12/2020).

Pernyataan itu disambut oleh tepuk tangan dari anggota DPRD DKI Jakarta lainnya yang turut menghadiri rapat paripurna.



Setelah menyampaikan pernyataannya, Jamaludin meninggalkan ruang rapat diikuti oleh anggota DPRD DKI yang lainnya, kecuali anggota Fraksi PSI.

SUMUR: KOMPIZ

Kritik Pedas PSI kepada Pemprov DKI, dari Lem Aibon hingga Formula E

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Solidaritas Indonesia dalam beberapa waktu terakhir cukup terlihat tajinya di kancah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Pasalnya, partai yang tergolong baru ini selalu melayangkan kritik keras kepada setiap kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal tersebut tergolong berani mengingat PSI merupakan partai pendatang baru di kursi DPRD DKI Jakarta. Namun banyak yang menilai hal tersebut selaras dengan tugas DPRD pada umumnya yakni memberikan kritik dan memantau kinerja pemerintah.

Tercatat ada beberapa kebijakan besar Anies yang dikritik habis PSI selama beberapa waktu terakhir.



Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, membeberkan sejumlah usulan anggaran dalam Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI Jakarta 2020 yang angkanya fantastis. Tidak tanggung–tanggung, dia bahkan memposting anggaran tersebut di media sosial agar masyarakat tahu. William pertama mengungkap usulan anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk pengadaan lem Aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

Anggota DPRD DKI termuda itu juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur. Selain itu, ada anggaran Rp 121 miliar untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu, ada usulan pengadaan unit server dan storage senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik. Publik terkejut dengan angka-angka yang dibeberkan William. Tindakan William bukannya tanpa risiko, dia dikritik sejumlah pihak akibat hal itu.



PSI membuat laporan ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kejanggalan dalam pemilihan kontraktor untuk menjalankan revitalisasi Monas. "(Kejanggalan di) kontraktor dan SKPD terkait yang bisa loloskan kontraktor itu. Karena, kan, yang namanya dugaan begitu kan. Kenapa ke KPK? Ya karena jelas ada dugaan keterlibatan penyelenggara negara," kata Anggota Tim Advokasi PSI Jakarta, Patriot Muslim di Gedung Merah Putih KPK.

Patriot mengatakan, kejanggalan yang dimaksud yakni ketidakjelasan alamat kantor kontraktor, PT Bahana Prima Nusantara, antara berada di kawasan Ciracas, Jakarta Timur atau di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Patriot pun mempertanyakan alasan Pemprov DKI menunjuk PT Bahana sebagai pelaksana proyek revitalisasi Monas padahal alamat perusahaan itu menurut dia tidak jelas. "Jadi berkembang, apakah ini perusahaan kontraktor ini jangan-jangan, jangan-jangan ya, diduga perusahaan kertas atau perusahaan bendera kayak begitu, itu kan menyalahkan aturan lagi kalau memang seperti itu," ujar Patriot.



Yang paling baru yakni tarik ulur penyelenggaran Formula E oleh gubernur DKI Jakarta. Banyak yang berpendapat Anies terkesan memaksakan gelaran tersebut diberlangsungkan di pelataran Monas. Padahal, diselenggarakanya ajang internasional tersebut berpotensi menabrak beberapa Pergub yang Anies buat sendiri.

Anggota Fraksi PSI Eneng Malianasari mempersoalkan Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2017 Pasal 10 yang menyebutkan penyelenggaraan kegiatan atau acara di dalam Kawasan Monas terbagi lima, yakni acara kenegaraan, acara yang bertujuan untuk kepentingan negara, pendidikan, sosial, budaya, dan agama, acara yang memperkuat identitas Monumen Nasional (upacara), olahraga individual atau karyawan kantor di sekitar Jalan Medan Merdeka dalam kelompok kecil, dan atau kunjungan wisata. Menurut Eneng, di dalam pergub tersebut tak tercantum atau tak relevan dengan gelaran Formula E.

"Sekadar mengingatkan soal pergub. Formula E masuk kategori yang mana? Kita mengingatkan bahwa penyelenggaraan ini tuh setelah kita lihat kok berbenturan antara satu dengan aturan lain," ucap Eneng saat dihubungi Kompas.com. Selain itu, pihaknya lebih memilih anggaran yang dihabiskan untuk persiapan Formula E lebih baik dialokasikan ke kebutuhan yang lebih penting. Seperti mengatasi masalah banjir, membangun sekolah dan MCK yang masih tidak layak di beberapa wilayah di Jakarta. Walau demikian, kritik tersebut bak angin berlalu karena Pemprov tetap saja menjalankan rencana tersebut. Terlebih setelah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat.



Wakil Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Justin Adrian menilai, konsep pengerjaan naturalisasi sungai di Jakarta hingga saat ini tidak jelas meski anggaran yang dialokasikan relatif besar. Hal ini disampaikan Justin seusai meninjau lokasi naturalisasi Kanal Banjir Barat (KBB) di segmen Shangrilla-Karet, Jakarta.

Di dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2019, anggaran proyek tertulis "Pembangunan Prasarana Kali/Sungai dan Kelengkapannya Kanal Banjir Barat Segmen Karet s.d Sudirman" dengan nilai pagu anggaran Rp 12,7 miliar. "Semestinya anggaran-anggaran dikeluarkan untuk output-input jelas dan manfaatnya apa. Naturalisasi dari awal digaungkan juga dalam rangka pengendalian banjir, tapi sepenuhnya enggak efektif untuk pengendalian banjir," ujar Justin di lokasi, Rabu (12/2/2020). Ia menilai, Pemprov DKI Jakarta kerap melakukan pengerjaan atau mengeluarkan program tanpa ada kajian yang jelas. Tak hanya program naturalisasi, pengerjaan tanpa kajian juga dilakukan terhadap revitalisasi atau pelebaran trotoar.

"Jadi saya agak khawatir kita membelanjakan anggaran APBD ini dengan jumlah signifikan tanpa kajian-kajian tentang input output-nya apa. Jadi kepastian itunya saya kira harus jadi pertimbangan juga karena ini kan uang pajak masyarakat," tambah Justin. Dalam tinjauan tersebut, Justin juga mengaku bingung dengan konsep naturalisasi. Melihat kondisi sungai, justru seperti tidak dilakukan naturalisasi. Pasalnya, sungai tidak diperlebar dan tidak adanya penanaman pohon maupun taman seperti yang diklaim Pemprov DKI. "Jadi kalau ini disebut naturalisasi, menurut saya, ini lebih tepatnya untuk tempat selfie karena tidak ada penambahan debit air yang lewat," ujar Justin.
 
SUMUR: KOMPAKZ