Penyidik tindak pidana koruspi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Tenggara menjadwalkan dalam waktu dekat ini akan melakukan pemanggilan terhadap Bupati Buton Utara Ridwan Zakaria terkait adanya dugaan keterlibatan dirinya dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif.

Kepala Subdit Penerangan Masyarakat Polda Sultra Kompol Muhadi Walam mengatakan, telah memeriksa sekitar 33 bendahara di beberapa Satuan Kerja Pembantu Dinas (SKPD) Buton Utara.

"Kasusnya sudah kita tingkatkan ke tahap penyidikan, tapi masih butuh beberapa keterangan saksi lagi, pengumpulan dokumen sebagai barang bukti," ungkap Muhadi, kepada Tempo Rabu (4/2/2015).

Karena itu saat ini Penyidik Tipikor Polda Sultra kembali melayangkan panggilan kepada sekitar 30 bendahara SKPD untuk dimintai kesaksiannya. Pemeriksaan secara maraton akan dilakukan minggu depan mulai Senin 9/2.

Hal ini dibenarkan oleh salah seorang bendahara SKPD Buton Utara yang tak bersedia disebutkan namanya, saat ditemui dikantornya siang tadi 7/2. Dia mengaku telah menerima surat panggilan Penyidik Tipikor Polda Sultra sebagai saksi terkait indikasi SPPD fiktif di Buton Utara.

"Saya sudah beberapa kali diperiksa oleh penyidik tipikor Polda Sultra, namun berbeda dengan panggilan sebelumnya, dalam panggilan ini sudah tertulis sebagai saksi," katanya

"Pada setiap dimintai keterangan di penyidik tipikor Polda Sultra, saya tetap menyatakan bahwa terjadinya kesalahan SPPD dalam daerah di Buton Utara itu karena adanya Peraturan Bupati tentang soal itu, jadi kami hanya menjalankan tugas sesuai aturan Bupati," alasnya.