Gubernur NTB Zulkieflimansyah baru-baru ini curhat di Facebook tentang sebuah pemberitaan Metro TV yang ia klaim menuduh dirinya melakukan korupsi bansos sapi jelang Pilkada. Gubernur dari PKS itu heran karena pimpinan KPK membicarakan tentang bansos ke semua kepala daerah tapi kenapa dikaitkan dengan NTB. Padahal KPK tidak membicarakan tentang bantuan sapi di NTB yang menjadi sorotan.

Isu tersebut kemudian dijadikan berita dan ditampilkan saat Humas Polda Metro Jaya (PMJ) berbicara. Namun menurutnya Humas Polda Metro tentu tidak membicarakan NTB karena beda yurisdiksi. Ia pun menilai siapapun di balik ini memiliki kelihaian dalam framing sehingga dapat menembus media-media nasional. Hal yang menurutnya hanya mungkin dilakukan oleh mereka yang punya pengalaman di level nasional.

Sumber : Facebook Gubernur Zulkieflimansyah




Berdasarkan tampilan medsos Gubernur NTB yang menampilkan Kadiv Humas PMJ, dan menduga adanya pihak yang melakukan framing pada dirinya bukankah menandakan bahwa ia tengah menyindir Kapolda NTB secara terbuka? Sebab Kapolda NTB sendiri merupakan Mantan Kadiv Humas Polri yang tentunya pernah memiliki pengalaman di level nasional.

Menarik, sebab tak lama setelah Gubernur NTB memposting kecurigaannya terhadap media yang menampilkan sosok Kadiv Humas PMJ, tiba-tiba Naek Pangaribuan seorang wartawan senior Mabes Polri mem-posting keakrabannya dengan Kapolda NTB Mohammad Iqbal.

Sumber : Facebook Naek Pangaribuan




Dugaan Gubernur NTB bahwa Mantan Kadiv Humas Polri yang sekarang menjadi Kapolda NTB ada di balik isu korupsi yang menderanya bisa jadi benar tapi bisa pula tidak.

Hal yang justru jadi perhatian adalah mengapa sampai Gubernur NTB dari PKS diduga melakukan korupsi sapi? Mari simak penjelasan berikut.

Pada 8 Desember 2020, KPK kembali memberi peringatan agar pihak pemerintah daerah tidak melakukan rasuah. Terlebih kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah sangat berpotensi terjadi jelang pencoblosan Pilkada 2020 tanggal 9 Desember.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengingatkan agar kepala daerah tidak menggunakan bantuan sosial untuk kepentingan Pilkada. Menurut Nawawi, bantuan yang diberikan jangan sampai disalahartikan sebagai langkah calon petahana untuk kepentingan sendiri atau Paslon tertentu.

"Pada berbagai kesempatan KPK selalu mengingatkan agar tidak ada praktik-praktik pemanfaatan dana bansos dan anggaran penanganan Covid-19 lainnya untuk kepentingan pemenangan calon dalam pilkada," kata Nawawi.

KPK akan terus melakukan pemantauan penyaluran bansos agar tepat sasaran dan siap melakukan tindakan jika ada penyimpangan prosedur.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Deputi Penindakan KPK, Karyoto. Ia menegaskan kepada aparat penegak hukum di daerah Pilkada untuk terus memonitor dana bansos.

Terkait dugaan pelanggaran pilkada, Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustytati menilai pelanggaran juga dapat ditindak Bawaslu. Menurutnya Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengusut dugaan pelanggaran Pilkada tanpa perlu menunggu laporan masyarakat.

Sumber : Liputan 6[Jelang Pencoblosan Pilkada 2020, Ini Pesan KPK untuk Para Kepala Daerah]

Hal yang jadi pertanyaan adalah, apakah pernyataan KPK yang normatif ditujukan pada kepala daerah secara umum ataukah ada peringatan tersirat bagi kepala daerah tertentu? Apabila anda mengikuti tiap kegiatan yang dilakukan KPK, maka terlihat ada cara unik yang dilakukan lembaga anti rasuah itu untuk memberi kode kepada salah satu kepala daerah agar tidak melakukan korupsi.

Pada 5 November 2020 lalu, Nawawi Pomolango mengadakan acara pembekalan cakada Provinsi Sulawesi Utara dan NTB yang disiarkan virtual melalui YouTube Kanal KPK. Dalam kesempatan itu, Nawawi mengaku telah memulai penyelidikan dugaan korupsi terhadap beberapa calon kepala daerah di Pilkada 2020.

Nawawi menambahkan, KPK tak segan menindak para calon kepala daerah yang melakukan korupsi di tengah masa penyelenggaraan Pilkada, apalagi yang berkaitan dengan petahana. Hal yang menarik adalah saat itu Nawawi belum mau membuka secara rinci paslon maupun lokasi mana yang tengah dilakukan penyelidikan. Namun, dia mengaku itu bukan wilayah Sulawesi Utara. "Syukur Alhamdulillah, kalau bisa kami sebutkan, itu ada berada di luar Sulawesi Utara," kata Nawawi.

Sumber : Gatra [KPK Mulai Usut Dugaan Korupsi Cakada di NTB]

Dengan kata lain, KPK tengah menyelidiki kasus korupsi di NTB yang diduga melibatkan petahana.

Ternyata kecurigaan terhadap adanya dugaan korupsi Pilkada yang dilakukan petahana di NTB makin menguat saat Gubernur NTB Zulkieflimansyah menjadi sorotan publik karena mendatangkan 200 ekor sapi kepada lima kelompok tani di kawasan Labangka Food Estate di Kabupaten Sumbawa lima hari sebelum pemungutan suara.

Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnaskeswan) Provinsi NTB Budi Septiani berkilah bahwa bantuan 1000 ekor sapi untuk kawasan Labangka yang turun dari pemerintah pusat itu memang dijadwalkan melalui dua termin. Yakni 200 sapi pada akhir tahun 2020, sedangkaan 800 sisanya akan diberikan pada 2021.

Bansos tersebut menjadi sorotan tak hanya karena bantuan didatangkan jelang Pilkada tapi juga karena lokasi pengirimannya di Labangka Kabupaten Sumbawa. Sebagai informasi, Gubernur Zulkieflimansyah memiliki seorang adik bernama Dewi Noviany. Dewi mengikuti kontestasi Pilkada bersama dengan Mahmud Abdullah yang merupakan seorang petahana, yakni Wakil Bupati Sumbawa. Oleh karena itulah publik curiga bantuan 200 ekor sapi adalah demi kepentingan adiknya yang tergabung dalam Paslon Nomor 4 Mahmud Abdullah – Dewi Noviany (Mo-Novi).

Terlepas siapa sebenarnya dalang yang dituduhkan Gubernur Zulkieflimansyah, mau Kapolda NTB ataupun pihak lainnya, hanya ada satu hal yang krusial. Apakah benar bansos dari Pemprov NTB yang sejatinya merupakan bansos pemerintah pusat dimanfaatkan untuk kepentingan pilkada keluarganya? Jika ternyata terbukti Gubernur Zulkieflimansyah dari PKS melakukan korupsi untuk adiknya yang juga diusung PKS, maka sungguh ironis ketika PKS lagi-lagi terjerat korupsi sapi, bukan?