Hai kaskuser yang selalu setia semuanya kali ini ane mau mengasihtau akhir-akhir ini kita dikejutkan dengan berita adanya agenda ulang tahun OPM dan kemudian dilanjutkan dengan adanya GAM yang sedang berulang tahun. Nah, kedua organisasi sering kali tampil dengan bendera-bendera di setiap acara yang ini justru menarik perhatian warganet kini.

Sudah banyak beberapa kaskuser yang membahas ini, tetapi ane akan mengangkat tema ini agar beberapa pembaca tetap membayangkan ketika negara kita yang menganut sistem kesatuan berubah menjadi sistem federalisme (perserikatan) atau dikenal dengan istilah negara federal dengan mengkaji lebih mendalam.

Sebelumnya Indonesia pernah menerapkan ini saat setelah kemerdekaan yang bernama Republik Indonesia Serikat atau dikenal dengan istilah RIS dan bisa dilihat bagaimana daerah itu bekerja langsung diatur oleh daerah yang dinaungi oleh negara bagian dalam hakikat sistem federalisme. 

sumber: www.tribunnews.com

Pakar Psikologi Politik Hamdi Mulukmenyayangkan bentuk negara kesatuan. Ia mengusulkan ide pembentukan negara federal.

"Negara kita negara kesatuan, ketimpangan antara pusat dan daerah jauh. Banyak mudaratnya daripada bagusnya. Semua ukuran di pusat," kata Hamdi Muluk dalam diskusi di Hotel Morrissey, Jakarta, Minggu (5/5/2013).

Menurut Hamdi, Indonesia lebih cocok memakai sistem negara federal. Pasalnya tidak semua urusan menggunakan konsep sentralistik seperti saat ini.

"Kalau kita lihat negara federal itu pola ideal, efektifitas managemen enggak mungkin Sabang sampai Merauke sentralistik," ujarnya.

Ia mencontohkan pelaksanaan UN yang gagal karena memakai sistem sentralistik. Menurutnya, kebutuhan masyarakat lokal seharusnya diatur oleh pemerintah daerah.

"Maka Gubernur negara bagian yang berdaulat, politik yang hangat politik yang lokal. Negara federal secara empiris terbukti membuat daerah itu berkembang," imbuhnya.

Ia mengatakan negara-negara maju yang menggunakan konsep negara federal berkembang diberbagai bidang. Setiap negara bagian memiliki universitas berkualitas. Kemudian ekonomi bertumbuh dengan pesat.

"Dari lubuk hati saya, saya mengaggumi Bung Hatta yang mendukung konsep federal. Lalu Romo Mangunwijaya. Saya juga terpaksa bermigrasi ke pusat, jika negara federal, saya tetap di daerah," ujar Guru Besar UI ini.

link

Ane mengapa bold ini karena memang dari sisi negara ini akan sangat pantas jika menjadi negara federal karena ane yakin bahwasanya pakar itu sudah meriset sangat mendalam sekali.

2. Romo Y.B Mangunwijaya 

sumber: www.katolikana.com

Romo Y.B Mangunwijaya dalam bukunya Menuju Republik Indonesia Serikat mengungkapkan, pada 2045, Indonesia secara mental siap menjadi negara federal. Seratus tahun setelah kemerdekaan, Indonesia seharusnya sudah mendewasakan diri sebagai negara.
 
Romo Mangun menganggapbahwa dominasi sentralistik oleh kekuasaan negara dan elite penguasa sudah tidak lagi relevan. Sentralisasi seperti di Serbia Raya akan berpotensi melahirkan gerakan separatis ala Yugoslavia yang justru akan membahayakan negara itu sendiri.

Dalam bukunya, Romo Mangun menulis suatu bangsa yang berjumlah 200 – 250 juta mustahil diatur efektif dengan damai oleh suatu sistem sentralistik. Kecuali bila ada diktatorial bertangan besi, dan dibayar dengan darah dan air mata para tumbalnya. 

Menurut Romo Mangun, Bhinneka Tunggal Ika merupakan definisi paling tepat dari negara federal. Karena perbedaan dan keragaman yang ada di Indonesia mesti menjadi negara federal yang mampu mengakomodasi berbagai kebudayaan yang terpancar di wilayahnya.

link

Nah, ini menjadi pekerjaan rumah buat eksekutor dan legislator. Memang, kita beranekaragam suku bangsa yang sesuai slogan negara kita pantaslah kalau negara kita pas berubah ke arah sistem federalisme.

3. Prof. Mahfud MD

sumber: www.aa.com.tr

Menurut Prof. Mahfud MD dalam akun Twiternya @mohmahfudmd, “Perubahan NKRI ke negara federal sebenarnya sah-sah saja, kalau rakyat sepakat melalui wakil-wakilnya di DPR/DPD/MPR, mengapa tidak? Tinggal membuat resultante saja."

link

Apalagi cuitan beliau tentang sistem federalisme maka ada peluang untuk itu...

4.  Faisal Basri

sumber: finance.detik.com

Pengamat ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri, dalam Lentera Timur Channel mengatakan, “Indonesia sudah menjadi seperti negara federal, terdiri dari 5 daerah otonomi khusus, yaitu Aceh, Papua, Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta. Sebenarnya semua daerah punya kekhususan masing-masing dan harus diatur dengan cara yang khusus, Itukah hakikat federalisme.”

Faisal Basri mengkritik jikakita mendiskusikan dan mewacanakan negara federal, kita akan dicap anti UUD 45, anti Pancasila, anti NKRI, dan dianggap sebagai pemberontak. Dalam format negara kesatuan, kemungkinan bubarnya lebih besar, karena perekat kita makin rapuh.

link

Pengamat berkelaspun sampai mengingatkan kalau kita mengkaji lebih mendalam tentang ini sampai distempel bukan golongannya. Sungguh luar biasanya kann...

Adapun ane akan membuat semacam analogi jikalau indonesia menjadi negara federal:

Quote:

1. Daerah murni tidak bergantung oleh pusat walaupun sudah memakai sistem otonomi daerah.

Apa mungkin hal tersebut bakalan terjadi sementara kesenjangan antara daerah dan pusat masih belum terelakkan baik dalam segi ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Makanya, daerah tersebut sangat betul jika sistem federalisme diterapkan yang bakal akhirnya daerah mandiri tanpa lagi dari pusat.

Quote:

2. Daerah dapat bebas menggunakan atribut kenegaraan sesuai dengan ciri khasnya masing-masing.

Selama ini kita tau sebenarnya semua daerah harus tunduk pada ketentuan berlaku misalnya pada pusat perihal pakaian seragam pns maupun upacara kenegaraan di daerah tersebut, yang mana ini kalau di daerah tertentu yang masih kuat akan budayanya. Maka, ane yakin hal tersebut bisa menjadi potensi dalam mengembangkan atribut kenegaraan ciri khasnya yang diatur sesuai dengan kebudayaan daerahnya masing-masing.

Quote:

3. Daerah dapat mengembangkan potensi sumber daya alam sesuai dengan karakter geografis.

Dilihat seperti ini, pastilah daerah tersebut jika menerapkan sistem federalisme tentulah daerah tersebut lepas tangan dari pusat dalam menentukan kajian pembangunan sumber daya alam dan membuat akan kemandiriannya daerah tersebut.

Quote:

4. Daerah dapat membuat undang-undang tersendiri tanpa harus mengikuti ketentuan pusat.

Kita sebenarnya sudah memakai perda tapi memang harus mengikuti standar yang ditentukan pusat. Ini justru menimbulkan kontradiktif yang mana daerah tersebut mungkin saja ada hukum adat yang masih ada. Sehingga, dengan penerapan ini maka daerah bisa fokus dalam mengembangkan peraturan sendiri dengan langsung ke undang-undang.

Quote:

5. Daerah tetap menjadi naungan negara dalam negara keseluruhan.

Hal ini seperti sama halnya seperti yang dipakai pada negara AS maupun Malaysia yang menganut sistem federalisme. Justru, dengan ini maka dapat mengurangi tingkat gangguan dalam negeri baik munculnya gerakan separatisme dan mengurangi kesenjangan sosial antar masyarakat maupun pemerintah.

Quote:

Kesimpulan dari ane: 

Indonesia sebenarnya sudah menerapkan sistem federalisme yang semi seperti otonomi daerah dan otonomi khusus. Namun, dari sekian daerah yang ditetapkan sama sekali belum memberikan solusi dikarenakan masih maraknya gerakan yang mengatasnamakan daerah sampai muncul gerakan separatisme.

Cukup sekian dari ane, mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan silahkan dikritik jika berkenan karena kita buka diskusi menarik agar dapat membuka wawasan kaskuser sekalian.

Terima kasih...

Quote:

Sumber: 
- Hasil pemikiran TS

Referensi:
- https://www.goodnewsfromindonesia.id...-dan-7-bendera
- https://www.tribunnews.com/nasional/...n-di-indonesia
- https://www.kompasiana.com/dendy166/...all#sectionall
- https://www.qureta.com/post/menuju-r...onesia-serikat
- https://id.wikipedia.org/wiki/Federasi

Silahkan, kalau melihat thread HT ane:

Quote:

Indonesia Darurat Kebisingan
5 Fakta Gempar Kabar Mahasiswi Dirudapaksa Bergilir di Makassar
Pantaskah Negara Kita Menjadi Negara Sekuler?